DPR Bentuk Tim Awasi Penulisan Ulang Sejarah, Puan Maharani: Jangan Ada yang Dihilangkan Jejaknya

Dasco menambahkan bahwa tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ini akan melibatkan anggota dari Komisi III dan Komisi X DPR. 

BACA JUGA:Pacu Jalur di Mata Sejarawan: Warisan Budaya Riau yang Kini Mendunia

Kedua komisi ini, masing-masing yang membidangi hukum serta pendidikan dan kebudayaan, diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan profesional dan objektif. 

"Tim ini akan melibatkan Komisi III yang fokus pada aspek hukum, serta Komisi X yang berfokus pada pendidikan dan kebudayaan, untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan terus berjalan meskipun mendapatkan penolakan dan kritik dari sejumlah pihak, termasuk Fraksi PDI Perjuangan. 

Fadli menekankan pentingnya melanjutkan penulisan sejarah sebagai bagian dari amanat bangsa.

"Masa sejarah kita hentikan? Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah," kata Fadli saat ditemui wartawan, Selasa malam 1 Juli 2025.

BACA JUGA:Polemik Penulisan Ulang Sejarah RI di Kemenbud, Gen Z pun Khawatir Soal Narasi Ini

Penulisan sejarah ini dikerjakan oleh tim sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia, yang menurut Fadli telah menyelesaikan 70–80 persen pekerjaan. 

Adapun penulisan sejarah dibagi dalam tiga wilayah besar: barat, tengah, dan timur Indonesia.

"Tapi belum tahu, nanti kita lihat,"ujarnya saat ditanya soal perkembangan terkini proyek tersebut.

Sumber: