Mahfud MD Puji Kejagung Seret Riza Chalid Jadi Tersangka Korupsi Minyak Pertamina

Namun, di balik keberanian Kejagung, ada tantangan besar. Riza Chalid masih berkeliaran di Singapura.

Tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun tersangka, Riza kini dicekal dan berpotensi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kejagung telah menggeledah rumahnya di Kebayoran Baru dan kantornya di Plaza Asia, Jakarta Selatan, pada 25 Februari 2025, menyita 34 ordner dan 89 bundel dokumen krusial.

Kini, penyidik sedang berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk membawa pulang sang “raja minyak”. Namun, pengalaman kasus serupa menunjukkan, ekstradisi bukan perkara mudah.

Publik di X pun ramai bereaksi. Akun @negativisme memuji Kejagung sebagai “makin tajam dan bernyali,” sementara @jhonsitorus_19 mendesak eksekusi segera, bukan sekadar “omon-omon”.

BACA JUGA:Naik Lagi, Kerugian Negara Kasus Korupsi Pertamina Capai Rp285 Triliun: Riza Chalid Kabur Ke Singapura!

Herdiansyah Hamzah, akademisi dari Universitas Mulawarman, mengingatkan agar Kejagung tak mengistimewakan Riza, mengingat rekam jejaknya yang kerap lolos dari jerat hukum.

Di tengah antusiasme, ada nada skeptis. Akankah Riza benar-benar dibawa ke meja hijau, atau ini hanya babak baru dari drama panjang?

Diketahui, apresiasi Mahfud MD sebenarnya tak hanya soal kasus Riza.

Dalam kuliah umum di UGM pada Februari 2025, ia menyinggung penegakan hukum yang sering sewenang-wenang, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi momok.

BACA JUGA:PSI Kongres Perdana di Solo, Pemilihan Ketua Umum Dimulai, Jokowi Bakal Hadir

Ia melihat langkah Kejagung sebagai angin segar, terutama dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang memberi ruang bagi penegakan hukum tegas. Namun, Mahfud juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Kejagung, KPK, dan Polri untuk memastikan pemberantasan korupsi tak sekadar teori.

Di podcast “Terus Terang” di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia kerap mengupas isu korupsi dan tata kelola pemerintahan dengan lugas.

Mahfud tak ragu menyebut kontradiksi sistem ekonomi-politik Indonesia. Meski berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, kekayaan dikuasai segelintir orang, dan politik sering dikendalikan kepentingan uang.

Dalam konteks ini, dukungannya pada Kejagung seolah menjadi sindiran halus. Penegakan hukum harus jadi fondasi, bukan alat politik.

Sumber: