4 Hari Retret di Lembah Tidar, Kadin Mantapkan Konsolidasi untuk Cetak Pengusaha Pejuang

Ketiga, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dunia usaha adalah bagian dari sistem pertahanan semesta.

Keempat, mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional.

BACA JUGA:Yusril: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Sesuai UUD 1945 dan UU Darurat 1954

BACA JUGA:President University Luncurkan Program Doktor Manajemen, Tawarkan Kurikulum Berstandar Global dan Pengajar Internasional

Kelima, memperkuat konsolidasi Kadin hingga ke kabupaten dan kota.

Untuk pertama kali para pengusaha masuk barak.

“Ini bukan untuk menjadi tentara. Tapi, ada nilai yang dapat dipelajari para pengusaha, yakni semangat juang seperti tentara tempur,” ungkap Anin.

Para peserta retret diberikan berbagai materi ekonomi, politik, dan wawasan kebangsaan.

Materi ekonomi berfokus pada empat program quick win gotong royong kadin-pemerintah, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Klinik Gotong Royong untuk pemeriksaan kesehatan gratis.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Kejagung Terima Keppres Abolisi dari Prabowo, Tom Lembong Bebas Malam Ini!

BACA JUGA:Prabowo Tunjuk Sugiono Jadi Sekjen Gerindra Gantikan Ahmad Muzani

Selain itu ada Pembangunan Tiga Juta Rumah, termasuk lewat renovasi rumah tak layak huni, dan program Pengiriman Pekerja Migran.

Peserta Kadin tidak hanya diberikan materi tentang upaya meningkatkan investasi dan perdagangan, kedaulatan energi dan kedaulatan pangan, melainkan juga kondisi geopolitik yang kian dinamis dan rumit, wawasan kebangsaan.

Serta pentingnya menjadi pengusaha pejuang yang menghayati nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Pemateri bukan hanya  tiga menko bidang ekonomi, Menko Perekonomian, Menko Pangan, dan Menko Infrastruktur serta sejumlah menteri ekonomi di antaranya Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, Investasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, melainkan juga menteri dan pejabat di luar bidang ekonomi.

Sumber: