Pemblokiran Rekening Dormant Dinilai Rugikan Masyarakat, Ini 6 Poin Kritik CELIOS ke PPATK

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir sementara rekening tidak aktif atau rekening dormant menuai kritik tajam dari berbagai pihak. 

Salah satunya datang dari Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, yang menyebut kebijakan ini merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak konsumen.

BACA JUGA:Sinopsis Drama China Legend of the Female General, Zhou Ye Jadi Jenderal Wanita!

BACA JUGA:Promo HUT ke-80 RI! Masuk TMII Gratis Bulan Agustus 2025, Cek Syarat dan Ketentuannya

Melalui surat terbuka yang dirilis ke publik, Huda menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kebijakan tersebut. 

Ia menyebut kebijakan pemblokiran rekening dormant bukan hanya tidak berpihak pada masyarakat, tetapi juga menyimpan banyak potensi pelanggaran hukum dan prinsip keadilan.

Berikut 6 poin utama kritik yang dilayangkan oleh CELIOS kepada PPATK:

1. Rekening Adalah Hak Konsumen, Bukan Objek yang Bisa Dibekukan Sepihak

Menurut Nailul Huda, rekening bank adalah hak milik pribadi nasabah yang tidak bisa dibekukan begitu saja tanpa persetujuan. 

BACA JUGA:Penjagaan Ketat TNI di Kediaman Jampidsus Kejagung Jadi Sorotan

BACA JUGA:Fabrizio Romano: Benjamin Sesko Dikte Persaingan Man United dan Newcastle, RB Leipzig Tolak Rp1,5 Triliun!

Ia menegaskan bahwa langkah PPATK membekukan rekening tanpa seizin pemiliknya adalah tindakan yang tidak sah.

“Tanpa persetujuan konsumen, PPATK melakukan tindakan yang ilegal. Bahkan jika mengacu pada UU P2SK, pemblokiran hanya bisa dilakukan oleh OJK dalam kasus transaksi mencurigakan. PPATK tidak punya kewenangan langsung,” jelas Nailul.

2. Banyak Rekening Tidak Aktif Karena Kondisi Ekonomi, Bukan Kejahatan

Sumber: