Jelang HUT ke-80 RI, Wamen Ossy Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, DISWAY.ID -- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian kepastian hukum atas tanah menjelang HUT RI.

"Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan," ujar Wamen Ossy, Rabu, 13 Agustus 2025.

BACA JUGA:Buntut Arogansi Bupati Sudewo, Istana Imbau Para Pejabat untuk Berhati-hati dalam Membuat Kebijakan

BACA JUGA:Bupati Bogor Rudy Susmanto Tinjau Gebyar Pelayanan Publik Terpadu di Cibinong

Berdasarkan data hingga Juli 2025, pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 122,7 juta bidang tanah dari target nasional sebesar 126 juta bidang. 

"Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung iklim investasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi antardaerah," tegas Wamen Ossy.

Kementerian ATR/BPN juga terus menggencarkan program sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertipikasi. 

BACA JUGA:Jelang Tayang Besok, Film Animasi 'Merah Putih: One for All' Dipastikan Tidak Tersedia di Dua Bioskop

Upaya itu akan terus didorong untuk mendukung berbagai kepentingan masyarakat, antara lain pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan bermasyarakat yang inklusif," terang Wamen ATR/Waka BPN.

"Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintah. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa," sambungnya menutup.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan pemerintah tidak akan mengambil alih tanah milik rakyat dalam bentuk sawah, pekarangan hingga hasil warisan, yang sudah memiliki status sertifikat hak milik maupun hak pakai.

BACA JUGA:Sejumlah Polisi Terluka Diamuk Massa Revolusi Dimulai dari Pati: Jumlahnya Capai 34 Orang

Nusron mengatakan bahwa pemerintah hanya akan mengambil alih tanah dengan status hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang terlantar.

Sumber: