Setahun Prabowo–Gibran, ATR/BPN: 123 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 3.000 Kasus Mafia Tanah Ditindak

JAKARTA, DISWAY.ID – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kementerian mulai menunjukkan capaian konkret di bidang strategis.

Salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan.

Dalam setahun terakhir, kementerian ini berhasil menjadikan kebijakan agraria dan tata ruang sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA:DPR Sorot Kinerja Menteri ESDM Bahlil, Banyak PR Energi Belum Tuntas

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat,” ujar Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi ujung tombak kepastian hukum pertanahan.

Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang telah bersertipikat.

Dalam setahun terakhir saja, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, dengan 2,69 juta bidang disertipikasi.

Langkah ini turut berdampak pada peningkatan ekonomi nasional, dengan total penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.

“Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” kata Ossy.

BACA JUGA:Program Asta Cita Presiden Prabowo Terangi Desa Terpencil di Musi Banyuasin

6,1 Juta Sertipikat Elektronik Terbit

Transformasi digital menjadi salah satu lompatan besar ATR/BPN di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.

Hingga Oktober 2025, sebanyak 6,1 juta sertipikat elektronik telah diterbitkan — naik hampir sepuluh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang baru mencapai 639 ribu sertipikat.

Digitalisasi pertanahan dinilai mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta menekan praktik mafia tanah.

Sumber: