Nasib Sudewo Pasca Didemo, Gerindra Beri Peringatan, KPK Bidik Namanya

Sugiono mengingatkan pesan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak pada rakyat kecil.

“Partai kami lahir dan besar karena perjuangan rakyat,” tegas Sugiono. Ia juga menyatakan bahwa Gerindra terus memantau situasi di Pati, yang kini mulai kondusif pasca-demo.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menyayangkan kekisruhan di Pati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo meminta agar situasi segera diselesaikan agar tidak mengganggu perekonomian lokal, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Istana juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi.

Sorotan KPK dan Dugaan Suap Proyek Perkeretaapian

Di tengah huru-hara demo PBB di Pati, Nama Sudewo kembali mencuat dalam sorotan KPK terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan saat ia menjabat sebagai anggota DPR RI (2009–2013 dan 2019–2024).

Pada 2023, KPK menyita sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo dalam bentuk uang tunai, baik dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing, sebagaimana terungkap dalam sidang kasus suap proyek DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang.

BACA JUGA:Resmi! Rangkaian Acara HUT ke-80 RI 17 Agustus 2025 di Istana dan Monas

Sidang tersebut menjerat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan.

Dalam sidang pada 9 November 2023, jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti foto uang tunai yang disita dari rumah Sudewo. Politikus Gerindra itu membela diri, mengklaim bahwa uang tersebut merupakan gaji sebagai anggota DPR dan hasil usaha pribadinya.

Ia pun membantah menerima uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung terkait proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan–Kalioso, serta menyangkal menerima Rp500 juta melalui stafnya, Nur Widayat, dari Bernard Hasibuan. Sudewo juga menyatakan hanya mengenal Bernard dan Dion saat proyek JGSS 4 sudah mulai dikerjakan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada 13 Agustus 2025, mengonfirmasi bahwa Sudewo diduga menerima “commitment fee” terkait proyek pembangunan jalur kereta api. “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.

KPK berencana memanggil Sudewo sebagai saksi jika diperlukan oleh penyidik.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini BTP Kelas I Semarang). KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk ASN Kementerian Perhubungan Risna Sutriyanto pada 12 Agustus 2025, serta dua korporasi. 

BACA JUGA:Tolak Mundur! Bupati Pati Sudewo Tanggapi Santai Banyak Warga Jadi Korban saat Demo: Kalau Ada yang Meninggal Itu Takdir

Situasi Terkini dan Reaksi Publik

Meski Sudewo telah membatalkan kebijakan kontroversialnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap menggelar demo pada 13 Agustus 2025, diikuti ribuan warga dan sekitar 5.000 santri.

Tuntutan utama adalah pengunduran diri Sudewo, dengan DPRD Pati menyetujui hak angket dan pansus pemakzulan. Termasuk, Fraksi Gerindra, partai pengusung utama Sudewo saat Pilkada. 

Sumber: