Kontroversi Tunjangan Rumah Anggota DPR: Kajian, Kritik, dan Klarifikasi Pimpinan DPR

JAKARTA, DISWAY.ID-- Isu seputar gaji anggota DPR dan tunjangan tempat tinggal kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. 

Tunjangan tempat tinggal yang mencapai Rp50 juta per bulan dinilai terlalu besar oleh sebagian kalangan, belum lagi tunjangan lainya. Sehingga mendapat kritik tajam di kalangan masyarakat.

BACA JUGA:KPK Pamerkan Puluhan Kendaraan Sitaan dari OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Mulai Moge Hingga Supercar

BACA JUGA:Edan! 22 Kendaraan di Kasus Immanuel Ebenezer Disita KPK: Nissan GTR R35 Hingga Ducati Monster

Bahkan, beredar seruan aksi demonstrasi pada 25 Agustus sebagai bentuk protes terhadap besaran tunjangan dan fasilitas yang diterima para wakil rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR.

"Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata. Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara. 

BACA JUGA:Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Komisi IX DPR RI: Kinerja Lumayan Baik, Tapi Akuntabilitas Kurang

BACA JUGA:Imannuel Ebenezer Kena OTT KPK, Dasco: Presiden Tak Lindungi Siapapun Termasuk Pejabatnya Sendiri

“Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuma itu saja yang ada perubahan yang lainnya tidak ada perubahan, itu saja," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis 21 Agustus 2025.

Terkait dengan besarnya tunjangan tempat tinggal, Puan menjelaskan bahwa nilai tersebut sudah melalui kajian yang matang berdasarkan kondisi harga sewa di ibu kota.

"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta. 

“Namun apapun kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR," jelasnya.

BACA JUGA:Kemnaker Masih Bungkam Soal Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Sumber: