Saat Perempuan Curhat Soal Krisis Negara ke DPR: Hentikan Kekerasan, Tegakkan Keadilan!

April juga menyoroti kasus kekerasan terhadap disabilitas

"Apalagi baru-baru ini, terutama 17 Agustus kemarin aku melihat berita, seorang disabilitas dengan tidak polisi itu tidak ditanganin karena dia disabilitas dan tidak punya uang."

Harapan Aksi dan Kritik terhadap Elite Politik

Massa aksi menuntut agar aparat berhenti melakukan kekerasan terhadap warga, serta mengecam tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal.

"Kalau dari harapan aku sih, samanya kepada rakyat Indonesia juga, suara-suara rakyat Indonesia. Pertama, itu tentang tunjangan-tunjangan yang fantastis di DPR, pengesahaan perampasan aset. Tetap ditekankan lagi untuk aparat untuk tidak melakukan kekerasan pada saat demo," paparnya.

BACA JUGA:Kelar Dinaturalisasi, Miliano Jonathans Diusahakan Siap Main Lawan Taiwan dan Lebanon

April menegaskan bahwa ketimpangan hukum masih sangat terasa.

"Misalkan yang punya uang itu bisa jadi Tuhan, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan, di sini saya gariskan adalah ketika perempuan itu menjadi korban, tapi orang itu adalah rakyat kecil atau tidak punya uang sama sekali untuk mendanai polisi, itu mungkin laporannya akan ditaruh paling bawah," jelasnya.

Sementara itu, Sarah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga turut menyampaikan kekhawatirannya. Ia menekankan bahwa represivitas aparat bukan hal baru dalam perjuangan perempuan.

"Kalau dari aku sebenarnya yang menjadi concern daripada perempuan itu sebenarnya dari dulu. Dari zaman reformasi di korupsi, dari zaman tolak RKUHP, dari zaman sahkan RUU PKS, bahkan sampai sekarang," kata sarah.

BACA JUGA:Haris Azhar Heran Delpedro Ditangkap karena Menghasut Demo: Itu Ekspresi, Bukan Hasutan!

Ia menambahkan bahwa dalam satu minggu terakhir, sudah ada sembilan korban jatuh akibat tindakan represif.

"Bahkan sekarang dalam waktu hanya 7 hari aja itu udah ada korban berjatuhan, terus sekarang totalnya ada 9. Termasuk para aktivis dan koordinator aksi yaitu, kalau nggak salah namanya Direktur Lokataru Foundation, Koordinator Gejayan Memanggil di Jogja sama beberapa koordinator aksi yang lain. Itu ditangkap tanpa adanya surat penangkapan dari Polda Metro Jaya," terang Sarah.

"Ya udah, bener janji-janji manis dari para pejabat. Senggaknya pejabat itu bisa menunjukkan empati dengan memenuhi 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebenarnya itu aja sih yang mau disampaikan sama Aliansi Perempuan Indonesia," sambungnya.

Sumber: