Solidaritas untuk Pedro DKK yang Ditangkap, KontraS dan ICW Kritik Tuduhan Penghasutan

Solidaritas untuk Pedro DKK yang Ditangkap, KontraS dan ICW Kritik Tuduhan Penghasutan

Solidaritas untuk Pedro DKK yang Ditangkap, KontraS dan ICW Kritik Tuduhan Penghasutan-Disway/Fajar Ilman-

Senada dengan Dimas, Almas Syafirani dari ICW menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat sipil.

"Di sini ICW hadir bersama dengan teman-teman yang lain, ada kontras dan lainnya. Ini tidak lain merupakan bentuk dukungan, bentuk solidaritas kita terhadap teman-teman aktivis, masyarakat sipil, baik itu yang ditahan di sini ataupun di seluruh wilayah di Indonesia yang jumlahnya juga banyak sekali," kata Almas.

Ia menambahkan bahwa tindakan negara saat ini justru memperbesar rasa takut dan menghambat kritik publik.

"Karena kami melihat bahwa ini adalah satu bentuk pembungkaman, yang dimaksudkan untuk membunuh keberanian, yang dimaksudkan untuk membuat, menumbuhkan, memperluas rasa takut untuk warga melakukan kritik dan sebagainya," ucap Almas.

Almas juga menekankan bahwa penyebab utama kemarahan publik bukanlah provokasi, melainkan kegagalan negara dalam mengelola kebijakan dan anggaran.

BACA JUGA:BURUAN Merapat! Kedubes Thailand Buka Loker Sopir Kedutaan: Gajinya di Atas UMP!

BACA JUGA:5 Tools AI Gratis untuk Meningkatkan Penjualan Online, Cobalah!

"Kedua, kami juga ingin meluruskan bahwa kalau sedang dicari siapa yang memprovokasi, jelas yang melakukan provokasi yang pada akhirnya membuat warga itu marah turun ke jalan dan sebagainya, ini adalah ketidakadilan negara dalam pengelolaan anggaran," jelasnya.

Menurutnya, protes besar-besaran beberapa waktu lalu adalah akumulasi dari berbagai masalah sistemik.

"Jadi jangan dilihat jangka pendeknya saja bahwa ada ribuan warga turun ke jalan mengekspresikan kritik dan kemarahannya, tetapi ini adalah akumulasi dari banyak sekali persoalan, mulai dari kebijakan yang dibuat tanpa partisipasi yang bermakna dari warga, kemudian ada kesulitan untuk mengakses lapangan kerja dan sebagainya," tegasnya.

Almas menegaskan bahwa negara seharusnya mengevaluasi diri, bukan justru merepresi warganya.

"Jadi seharusnya negara merespon kritik yang besar sekali dari publik ini adalah dengan mengevaluasi diri, mengevaluasi bagaimana selama ini negara menjalankan peran-perannya sebagai penyelenggara negara, baik itu di legislatif maupun di eksekutif," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads