Kemendikdasmen Minta Pagu Anggaran Rp52,9 Triliun, DPR Cuma ACC Rp400 Miliar: Mengapa Terjadi Kesenjangan?

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru-baru ini mengajukan pagu indikatif sebesar Rp52,9 triliun untuk tahun anggaran mendatang.

Angka ini dinilai krusial untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pembenahan infrastruktur.

BACA JUGA:Polda Metro Tangkap 16 Tersangka Perusakan dan Pembakaran Fasum Demo Anarkis!

BACA JUGA:KPK Benarkan Ustaz Khalid Kembalikan Uang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Namun, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, jumlah yang disetujui jauh dari harapan, yaitu hanya Rp400 Miliar. Kesenjangan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas anggaran dan keberlanjutan program-program pendidikan di masa depan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti awalnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 52,9 triliun. Tapi, berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025, tambahan anggaran yang disetujui cuma di angka Rp 400 miliar

"Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025 Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 400 M sehingga total anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp 55,4 triliun," ujar Mu'ti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.

BACA JUGA:Tinjau Uji Coba Jalur Gratis Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono: Urai Macet Jalan TB Simatupang

"Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada Raker lalu sebesar Rp 52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp 400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp 52,5 triliun," tutur dia.

Pentingnya Anggaran Rp52,9 Triliun bagi Pendidikan

Kemendikdasmen menggarisbawahi beberapa program prioritas yang memerlukan alokasi anggaran signifikan. Angka Rp52,9 triliun dirancang untuk mendukung berbagai inisiatif strategis, termasuk:

BACA JUGA:Menkeu Pastikan Pemberlakuan Stimulus Ekonomi Tak Perlebar Defisit APBN

1. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah: Banyak sekolah di daerah terpencil dan perbatasan masih dalam kondisi memprihatinkan, membutuhkan perbaikan segera untuk menciptakan lingkungan belajar yang layak.

2. Pengembangan kurikulum merdeka: Implementasi kurikulum ini memerlukan dana besar untuk pelatihan guru, penyediaan buku ajar, dan dukungan teknologi.

3. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan: Gaji dan tunjangan yang layak menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Sumber: