Gerindra Sentil Kementerian ESDM terkait Potensi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

Bambang menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi nasional, terutama di tengah ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

"Kementerian ESDM harus memperhatikan stabilitas rantai pasok, distribusi," ujar Bambang saat dimintai konfirmasi pada Kamis, 18 September 2025.

BACA JUGA:Jangan Cuma Tambang, Pemerintah Diminta Fokus Ketahanan Energi, Gas Jadi Prioritas

Menurutnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM harus mempertimbangkan secara serius dampaknya terhadap keberlangsungan pasokan dan nasib pekerja yang terdampak.

"Setiap kebijakan untuk memperkuat negara harus mempertimbangkan rantai pasok, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja," ucapnya.

Bambang juga menyoroti ketimpangan jumlah SPBU milik Pertamina dibandingkan dengan SPBU swasta.

Ia mencatat bahwa Pertamina saat ini mengoperasikan sekitar 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop, sementara swasta hanya memiliki sekitar 450 SPBU.

"Apalagi Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop. Sedangkan swasta hanya memiliki kurang lebih 450 SPBU, sekitar 5 persen (dari jumlah SPBU Pertamina)," katanya.

Ia mengingatkan agar Kementerian ESDM tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang bisa memicu turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Digugat Tutut Soeharto, PTUN Sidang 23 September 2025, Terkait Apa?

"ESDM harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada kelangkaan BBM yang menyebabkan public trust kepada pemerintah menurun," imbuhnya.

Sebagai pimpinan Komisi XII DPR, Bambang juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko sebelum kebijakan diterapkan, guna menghindari gejolak di tengah masyarakat.

"Kita berharap dalam pembuatan kebijakan sebaiknya dilakukan mitigasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan kegaduhan publik yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Sumber: