Bos BGN Ungkap Biang Kerok Keracunan Massal Program MBG: SOP Banyak Dilanggar

JAKARTA, DISWAY.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bikin heboh publik.

Menurutnya, biang kerok utama ada pada banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang tidak menjalankan SOP dengan benar.

“Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” tegas Dadan di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2025).

BACA JUGA:Ombudsman Bongkar 4 Masalah di Kasus Keracunan MBG, Sarat Maladministrasi

BACA JUGA:Viral Kandungan Susu Program MBG Hanya 30 Persen, Ombudsman: Tak Semua Anak Bisa Minum

Dadan menjelaskan, sejumlah dapur MBG melanggar prosedur sejak awal pengolahan.

• Bahan baku: seharusnya dibeli maksimal H-2, tapi ada yang membeli di H-4.
• Pengolahan & distribusi: sesuai aturan, jarak antara masak hingga distribusi tak boleh lebih dari 6 jam (idealnya 4 jam). Namun di lapangan, ada yang memasak sejak pukul 09.00 pagi, tapi baru diantar 12 jam kemudian.

“Hal-hal seperti inilah yang jadi pemicu keracunan massal. Kalau SOP ditegakkan, kasus ini tidak akan terjadi,” jelasnya.

SPPG Nakal Terancam Ditutup

Dadan menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memberi sanksi tegas bagi SPPG yang bandel.

• SPPG yang langgar SOP dan timbulkan kegaduhan akan ditutup sementara.
• Penutupan bersifat tidak terbatas waktu, sampai dapur tersebut benar-benar memperbaiki sistem dan siap beroperasi kembali.
• SPPG wajib menjalankan mitigasi dan evaluasi ketat sebelum diberi izin beroperasi lagi.

BACA JUGA:PBNU Saran Ganti Nama MBG Buntut Marak Kasus Keracunan Massal, Pengaruh ke Kualitas Makanan?

BACA JUGA:32 Kendaraan Mewah Sitaan Kasus Gratifikasi Kemnaker Dipindahkan KPK ke Rupbasan Cawang

“Jadi, penutupan bukan hanya formalitas. Kami ingin kualitas layanan bergizi ini benar-benar terjamin,” imbuh Dadan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu proyek andalan pemerintah. Namun, insiden keracunan massal ini menjadi alarm serius agar pengawasan dapur SPPG diperketat.

Publik berharap, perbaikan SOP dan pengawasan tidak hanya sebatas wacana, tapi benar-benar dijalankan di lapangan demi kesehatan siswa penerima manfaat.

Sumber: