Prabowo Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Berkeadilan, FSPI: Momentum Kebangkitan Integritas Bangsa

JAKARTA, DISWAY.ID - Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zulhelmi Tanjung mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun.

Dalam kurun waktu setahub ini, arah pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

BACA JUGA:Menteri PPPA Turun Tangan! Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Kekerasan Anak di Cilincing

BACA JUGA:Kanal 'Lapor Pak Purbaya' Dibanjiri 15 Ribu Aduan Sejak 3 Hari Dibuka, 10 Kasus Sudah Ditindaklanjuti

FSPI menilai capaian ini bukan sekadar hasil wacana politik, melainkan bukti nyata dari keberanian Presiden Prabowo menegakkan hukum dan memberantas mafia sumber daya alam yang selama ini merugikan negara.

“Kami melihat keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan melalui langkah konkret, bukan sekadar narasi,” ujar Zuhelmi, Koordinator Presidium FSPI, di Jakarta, Sabtu, 18 Oktober 2025. 

Salah satu langkah penting, lanjutnya, adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Regulasi ini memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memulihkan aset negara dari aktivitas perkebunan dan pertambangan ilegal. 

BACA JUGA:Wujudkan Akses Keadilan Ekonomi, Dompet Dhuafa Sukses Gelar Pelatihan Pangkas Rambut

"Hingga Oktober 2025, Satgas PKH tercatat telah menguasai kembali 3,325 juta hektare kawasan hutan dan lahan ilegal di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 674.178 hektare dikembalikan dari 245 perusahaan di 15 provinsi. Sebagian lahan, sekitar 1,5 juta hektare, kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk kegiatan produktif, sementara 81.793 hektare ditetapkan sebagai kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo", tegasnya. 

Nilai aset negara yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari Rp150 triliun, dengan tambahan penerimaan dari pajak, kontrak kerja, dan escrow account sebesar Rp1,8 triliun. 

“Ini bukan sekadar penertiban administratif, tetapi bagian dari agenda besar membersihkan ekonomi nasional dari mafia sumber daya alam,” tegas Zuhelmi.

FSPI juga mengapresiasi langkah pemerintah menindak kartel sawit, migas, dan tambang ilegal. Kebijakan ini dinilai strategis karena menutup kebocoran ekonomi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam.

BACA JUGA:Penculikan dan Penganiayaan Tangsel, Dipicu Over Kredit Mobil Alphard

"Melalui sinergi antara Satgas PKH, yang didalamnya terdapat unsur TNI, Kejaksaan Agung, Polri, dan K/L teknis, pemerintah telah menutup ratusan tambang ilegal serta menertibkan ribuan hektare sawit tanpa izin", urainya. 

Sumber: