Gaza Pasca KTT: Harapan & Tantangan

Simbolis, karena menunjukkan komitmen Indonesia untuk berdiri bersama rakyat Palestina.

Strategis, karena memperkuat posisi Indonesia sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia yang konsisten menyerukan perdamaian berbasis keadilan, bukan kekuasaan.

Namun, diplomasi Indonesia akan bernilai lebih jika ia membawa narasi moral, bukan sekadar posisi politik. Dalam sejarah Islam, diplomasi bukanlah transaksi kepentingan, tetapi amanah peradaban tabligh al-haq (menyampaikan kebenaran).

Indonesia bisa menjadi jembatan antara moralitas Timur dan pragmatisme Barat dalam menyusun tata dunia yang lebih manusiawi.

BACA JUGA:KPK Menangkap, Nahdliyin Berbenah

BACA JUGA:Zionisme Nahdliyyah dan Urgensi Rais Aam Mundur

Di forum KTT, kehadiran negara seperti Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengingatkan bahwa perdamaian tanpa nilai hanyalah kesepakatan sementara.

Sebagaimana ditulis Karen Armstrong dalam Fields of Blood (2014), kekerasan dalam sejarah manusia sering muncul bukan karena agama, tetapi karena kehilangan makna moral di dalam politik.

Dalam konteks itu, Indonesia perlu menghidupkan kembali diplomasi moral diplomasi yang berani mengedepankan nilai rahmah, adl, dan ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan).

Kita tidak harus menjadi negara kuat untuk berpengaruh; cukup menjadi negara yang konsisten dalam moralitasnya.

Sebagaimana Al-Ghazali menulis dalam Ihya’ Ulum al-Din, “Kekuasaan tanpa keadilan adalah tirani; dan agama tanpa keadilan adalah kemunafikan.”

BACA JUGA:Krisis Penyerapan Gula Petani: Antara Banjir Impor dan Lemahnya Tata Kelola

BACA JUGA:Lima Alasan Kenapa Pendidikan Kedinasan tidak boleh dari Anggaran Kementerian Pendidikan

Kedua pesan itu, ketika dibawa dalam diplomasi, menjelma menjadi kekuatan lunak (soft power) yang tidak dimiliki banyak negara.

Refleksi: Jalan Sunyi Menuju Perdamaian

Sumber: