Gaza Pasca KTT: Harapan & Tantangan

Namun, pengalaman pasca-perang di tempat lain (Suriah, Irak, Lebanon) menunjukkan bahwa rekonstruksi tanpa tata kelola transparan sering menjadi sumber korupsi baru.

Di sini, diperlukan bukan hanya dana, tapi standar moral dan institusional.

Amartya Sen dalam Development as Freedom menulis, “Pembangunan sejati adalah pembebasan manusia dari ketakutan dan ketergantungan.”

Kalimat itu mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya urusan angka dan proyek, tetapi urusan kepercayaan dan kebebasan.

BACA JUGA:Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia: Antara Kebutuhan dan Ketersediaan Dokter Gigi

BACA JUGA:Kader Muhammadiyah juga Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Mengapa Media Hanya Menyebut NU?

Dalam konteks Islam-sosial, rekonstruksi Gaza harus berpijak pada maslahah (kemaslahatan umum) kebijakan yang membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang.

Pendekatan ini menuntut keseimbangan antara kemanusiaan dan kedaulatan, antara ekonomi dan etika.

Sebagai akademisi, saya percaya rekonstruksi yang berkelanjutan memerlukan ekologi keadilan sosial: keterlibatan kampus, lembaga pendidikan, dan civil society internasional dalam membangun pengetahuan, bukan hanya infrastruktur.

Indonesia dapat mengambil peran penting di sini: melalui kerja sama universitas Islam, bantuan pendidikan, dan riset bersama untuk pembangunan sosial pasca-konflik.

Bagi UIN, misalnya, kerja sama riset lintas kampus bisa diarahkan pada topik post-conflict healing, spiritual resilience, dan community rebuilding karena luka perang tidak hanya di tubuh, tetapi di jiwa.

BACA JUGA:Ketika Kader Muhammadiyah dan NU Terlibat Dugaan Korupsi kuota Haji

BACA JUGA:Kandang Sapi Closed House, Tingkatkan Produksi Susu untuk Mendukung MBG

Diplomasi Moral dan Solidaritas Indonesia

Kehadiran Presiden Prabowo di KTT Sharm El-Sheikh memiliki makna simbolis sekaligus strategis.

Sumber: