KPK Panggil Kembali Anak Menas Erwin Djohansyah Soal Kasus Suap di Mahkamah Agung

JAKARTA, DISWAY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Valentino Matthew, anak dari Direktur PT Wahana Adyawarna Menas Erwin Djohansyah, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Senin (3/11/2025).

Valentino dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Sekretaris MA Hasbi Hasan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama VM selaku wiraswasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA:KPK Dalami Skandal Anoda Logam Antam–Loco Montrado: 4 Pejabat Diperiksa, Uang Rp100,7 Miliar Disita

Namun hingga siang hari, Valentino dilaporkan belum hadir di Gedung Merah Putih. Padahal, KPK telah menjadwalkan pemanggilan ulang setelah yang bersangkutan mangkir pada 23 Oktober 2025.

Kasus ini bermula dari dugaan praktik jual beli perkara di MA yang melibatkan Hasbi Hasan dan Menas Erwin Djohansyah (MED).

KPK mengungkapkan bahwa Menas memberikan uang muka (DP) senilai Rp9,8 miliar kepada Hasbi untuk membantu mengurus sejumlah perkara sengketa lahan.

“Total Rp9,8 miliar sebagai DP (Down Payment/uang muka) dalam pengurusan perkara-perkara tersebut,” ujar Budi Prasetyo dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025).

Sementara Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap—sebagian sebagai uang muka, sebagian lagi sebagai pelunasan bila perkara berhasil diurus.

BACA JUGA:Paulus Tannos Gugat KPK! Buronan E-KTP Uji Sahnya Penangkapan di PN Jaksel

Pertemuan dan Jaringan di Balik Lobi Hukum

Awal mula hubungan antara Menas dan Hasbi terjadi pada 2021, saat Fatahillah Ramli (FR) mempertemukan keduanya.

“Pada saat itu, MED menyampaikan ada perkara dari temannya dan meminta bantuan kepada HH,” ujar Asep.

Dalam kurun Maret–Oktober 2021, KPK mencatat sejumlah pertemuan antara FR, Hasbi, dan Menas di berbagai lokasi.

Dalam pertemuan itu, dibahas permintaan bantuan untuk menangani sejumlah perkara sengketa lahan, di antaranya:

1. Sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur
2. Sengketa lahan di Depok
3. Sengketa lahan di Sumedang
4. Sengketa lahan di Menteng
5. Sengketa lahan tambang di Samarinda

Sumber: