BGN: Keracunan Program MBG Sumbang 48 Persen Kasus Keracunan Pangan Nasional

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbang hampir setengah dari total kasus keracunan pangan di Indonesia sepanjang tahun 2025.

“Hingga saat ini tercatat ada 441 kejadian keracunan pangan di seluruh Indonesia, di mana 211 kasus atau sekitar 48 persen di antaranya berasal dari program MBG,” ujar Dadan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu 12 November 2025.

Menurut Dadan, total penerima manfaat program MBG yang mengalami gangguan kesehatan sudah mencapai lebih dari 13 ribu orang.

BACA JUGA:Segini Besaran Tunjangan yang Diterima Ahli Waris Pahlawan Nasional, Cek Rinciannya

BACA JUGA:Wamenkes Benjamin Paulus: Eliminasi TBC 2030 Harus Libatkan 35 Kementerian

“Data kami menunjukkan ada 636 orang yang dirawat inap, sementara 11.004 orang dirawat jalan akibat keracunan MBG. Data Kemenkes sedikit berbeda, mencatat 12.755 kasus rawat jalan, jadi totalnya sekitar 13.371 orang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada 1,8 miliar porsi MBG yang telah diproduksi.

"Sampai hari ini kita sudah memproduksi total 1,8 miliar porsi makan alhamdulilah, dan alhamdulilah sebagian besar berjalan dengan baik," paparnya.

Dadan menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendata penerima manfaat MBG per 11 November 2025 mencapai 41.630.942.

"Jadi ini sudah bervariasi, jadi itu mencakup total 420.451 kelompok yang sudah kita capai dan seluruh penerima manfaat, alhamdulillah sudah melebihi 50 persen dari total target kita tahun 2025," kata Dadan.

BACA JUGA:Cek Jadwal Libur Semester Ganjil 2025/2026 di Berbagai Provinsi, Jakarta Mulai Kapan?

BACA JUGA:Pertemuan Hangat Prabowo dan PM Australia di Kirribilli House, Bahas Indo-Pasifik dan Industri Strategis

Sementara itu, jumlah SPPG saat ini yang sudah dibangun yaitu berjumlah 14.778 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Adapun sebarannya yaitu sudah menjangkau sekolah-sekolah di 38 provinsi se-Indonesia.

Sumber: