Kasus Pemerasan Jaksa Kejati Banten terhadap WNA Korea Selatan, Kejagung Tegaskan Proses Hukum Transparan

"Ya kebetulan waktu itu kita menetapkan tersangka yang bersangkutan kan nggk ada, ternyata sudah berada di KPK," jelasnya.

Menurut Anang, para jaksa yang terlibat diduga tidak menjalankan tugas secara profesional. 

BACA JUGA:Menteri PU: 81 persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Aceh-Sumatera Kembali Fungsional

BACA JUGA:Penanganan Bencana di Sumatera Dianggap Lambat, Seskab Teddy: Sejak Hari Pertama, Pemerintah Turun Tanpa Kamera

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, mereka diduga meminta sejumlah uang dalam proses penanganan perkara. Termasuk untuk kelanjutan proses penuntutan. 

"Dari hasil pengembangan, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Kemudian, saat berjalannya pemeriksan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata yang bersangkutan di (OTT) juga oleh KPK," urainya. 

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai Rp941 miliar.

Hingga kini, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih mendalami alur pembagian dana yang diduga terkait pengurusan perkara tersebut.

"Untuk pembagian uangnya masih kami dalami. Total barang bukti sementara Rp941 juta," kata Anang. 

BACA JUGA:Perkuat Literasi Hukum Digital, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Resmikan Hukum Online Corner dan Teken MoU dengan Hukum Online

BACA JUGA:Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Gelar Seminar Nasional Hukum Pidana Bahas Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru

Saat ini, seluruh tersangka telah menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk masa penahanan awal selama 20 hari.

Atas perbuatannya, kelima tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. 

 

Sumber: