Keracunan Purworejo dari Katering Mandiri di Acara Selamatan, Bukan dari MBG

PURWOREJO, DISWAY.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kejadian puluhan warga yang mengalami gejala keracunan di Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tidak berkaitan dengan Program Makan Bergizi (MBG).

Berdasarkan hasil penelusuran awal, peristiwa tersebut terjadi setelah warga mengonsumsi makanan dari katering dalam acara kenduri/selamatan Ruwahan yang digelar secara mandiri oleh masyarakat pada Minggu (15/2).

Laporan kronologis menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi warga berupa nasi kotak hasil pemesanan dari katering RM H. Dargo Purworejo.

Menu yang disajikan antara lain nasi putih, sambal goreng tempe, sambal goreng ampela ati, perkedel kentang, ayam goreng, dan telur puyuh. Sehari setelah acara, sejumlah warga mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan pusing.

BACA JUGA:Apakah Karyawan dan Relawan SPPG MBG Dapat THR 2026? Besaran ASN Naik 10 Persen

BACA JUGA:Catat! Usai Libur Lebaran, Program MBG Dimulai Lagi 31 Maret 2026

Beberapa warga menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat, sementara puluhan lainnya telah diperiksa dan dinyatakan membaik.

Penanganan medis dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, termasuk pemantauan dan identifikasi awal terhadap dugaan sumber makanan.

Kepala Regional SPPI Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan bahwa informasi yang mengaitkan kejadian tersebut dengan SPPG BGN adalah tidak benar.

“Kami telah melakukan penelusuran dan memastikan bahwa peristiwa ini tidak berasal dari SPPG milik BGN. Kegiatan tersebut merupakan acara kenduri masyarakat dengan konsumsi dari katering yang dipesan secara mandiri,” ujar Reza di Purworejo, Selasa (17/2).

BACA JUGA:Anggaran MBG Terancam 'Diet', Kepala BGN Pilih Pasrah Manut Putusan Presiden

BACA JUGA:BGN Wajibkan SPPG Pamer Menu sampai Harga MBG per Porsi di Medsos: Masyarakat Boleh Protes

Reza juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Klarifikasi ini penting untuk meluruskan pemberitaan yang beredar. Kami mendukung proses investigasi oleh Dinas Kesehatan agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan transparan,” tambahnya.

Sumber: