3 Partai Langsung ‘Loyo’ setelah Jokowi Amputasi Spekulasi Liar Penundaan Pemilu 2024
Ilustrasi: Presiden Jokowi dengan latar belakang bersama 3 ketua partai yang menggagas memperpanjang masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. -Ilustrasi: Syaiful Amri/Disway.id/wikipedia-disway.id
JAKARTA, DISWAY.ID - Pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menteri bicara penundaan Pemilu atau jabatan 3 periode telah mengamputasi spekulasi liar soal penundaan Pemilu itu sendiri.
Tanggal 14 Februari 2024 momen bersejarah, di mana Indonesia memiliki presiden baru lengkap dengan parlemennya. Pemilu Serentak 2024 menutup skenario yang digagas PKB, PAN dan Partai Golkar hingga memantik 'kemarahan' publik.
”Case closed. Meski 3 partai pengusung tak minta maaf langsung ke rakyat, namun secara perlahan mereka mulai melunak dan terkesan tak lagi agresif,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, Minggu 17 April 2022
BACA JUGA:4 Menteri Disarankan Mundur setelah Minta Restu Jokowi Maju Pilpres 2024
Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, memilih fokus ke persiapan Pemilu 2024 ketimbang isu penundaan setelah muncul penegasan Jokowi.
Apalagi orang yang kini berpengaruh di negeri ini meminta informasi jadwal Pemilu Serentak 2024 disampaikan secara luas ke publik.
Agar, tidak ada lagi yang main-main dengan narasi penundaan pemilu yang awalnya digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa.
”Begitupun dengan Partai Golkar yangterlihat sami’na wa atokna ke sikap Jokowi. Hanya PKB yang terus terlihat aktif bicara soal penundaan dengan bebagai argumen yang dibuat,” tandas Adi Prayitno.
BACA JUGA:4 Menteri Minta Restu Presiden, Adi Prayitno: Parameter Jokowi Hasil Survei
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menambahkan, ada logika yang berbeda secara diamteral. Bagi elit politik, usulan penundaan Pemilu 2024 bukan pelanggaran etik.
”Itu sah dalam demokrasi. Tapi bagi publik usulan penundaan Pemilu haram hukumnya karena menyangkut esensi demokrasi,” jelas Adi. Periode 5 tahunan gelaran Pemilu merupakan hasil perjuangan, susah-payah kelompok pejuang reformasi.
Wajar kalau 3 parpol itu tak minta maaf termasuk sejumlah menteri yang terlihat dukung penundaan Pemilu.
”Bagi mereka usulan itu bukan dosa, tapi bagian ekspresi demokrasi. Dalam konteks itu, publik hanya bisa mengutuk dalam diam,” terang Adi Prayitno.
BACA JUGA:11 April 2022 Demo BEM, Arief Poyuono: Hanya Pemanasan tapi Jangan Dianggap Remeh
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
