Nama Jalan di DKI Jakarta Diubah, Haruskah Warga Juga Ganti STNK? Begini Jawaban Kakorlantas

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum lama ini mengubah 22 nama jalan di Ibu Kota, gedung, dan perkampungan.

BACA JUGA:Ini Reaksi Polisi Soal Ibu Pamer Poster Butuh Ganja Medis di CFD: Yang Jelas Ganja Dilarang

BACA JUGA:Inilah Detik-detik Babi Hutan Memakan Tubuh Manusia di Magelang

Namun, di balik perubahan nama-nama jalan dan perkampungan tersebut, ada beban kerugian tersendiri bagi masyarakat Jakarta yang daerahnya berganti nama.

Dengan keluarnya kebijakan itu, otomatis berdampak pada data dokumen kendaraan STNK dan BPKB warga Jakarta terkait. Artinya, ada beban biaya yang harus ditanggung oleh warga yang terkena imbas

Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes M Taslim Chairuddin mengatakan, perubahan data pada dokumen STNK akan mengeluarkan biaya. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan itu untuk mengganti material STNK.

"Untuk STNK, harus diganti materialnya, otomatis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga harus dibayar lagi," kata Taslim saat dikonfirmasi, Sabtu 25 Juni 2022.

BACA JUGA:Kontroversi Rendang Babi Lewat, Kini Ada Pengakuan Detik-detik Warga Digigit Babi di Magelang: Ganas Sekali

BACA JUGA:Anies Baswedan Sambut Walikota London Alderman Vincent Keaveny di Balaikota Jakarta: Kedatangan Beliau...

Taslim menambahkan, untuk layanan regident kendaraan bermotor, perubahan BPKB tidak menimbulkan biaya karena material tidak perlu diganti.

"Cukup diberikan catatan kepolisian pada lembar yang disediakan pada material BPKB," ujarnya.

Taslim menjelaskan, bahwa pihaknya akan melayani perubahan data pada dokumen kendaraan BPKB dan STNK, jika data pada KTP telah berubah.

"Ketika KTP-nya telah berubah baru kemudian kita bisa layani perubahan pada dokumen kendaraan," jelasnya.

Sumber: