Reaksi Tegas Ketua DPR Sikapi Kasus Pencabulan di Ponpes Jombang, Polisi Diminta Tak Ragu Lakukan Ini

BACA JUGA:Tangisan Pecah, Istri Ridwan Kamil Tak Kuasa saat Nama Eril Tak Ada di Kartu Keluarga: Kenapa Dihilangin

BACA JUGA:Ini Biodata Singkat Erni Guntarti Sosok 'Perempuan Istimewa' Menteri Tjahjo Kumolo Semasa Hidup

Perlu diketahui Kementerian Agama (Kemenag) telah mencabut izin operasional pesantren tersebut.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan. 

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,”  tegas Waryono di Jakarta, Kamis 7 Juli 2022.

Pencabutan izin operasional ini diambil, karena salah satu pemimpinnya yaitu berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.

BACA JUGA:Tak Asal Masuk, Pengunjung Ruang Publik di Kota Bandung Wajib Lakukan Ini

Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. 

"Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," terang Waryono.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.

“Yang tidak kalah penting agar para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," pungkas Waryono.

Sumber: