bannerultah1tahun

Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Puan: Lihat Dulu Rekam Jejaknya

Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Puan: Lihat Dulu Rekam Jejaknya

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Ke-2, Soeharto-Disway.id/Fajar Ilman-

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Ke-2, Soeharto.

Puan menyebut bahwa proses penetapan gelar pahlawan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan rekam jejaknya.

BACA JUGA:Soal TKA Bocor via Live TikTok, Kemendikdasmen: Mustahil Secara Sistem!

BACA JUGA:Rizky Ridho Ungkap Rahasia Daya Tahan Fisiknya, Bukan Cuma Latihan tapi Nutrisi

"Ya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang," ujar Puan Maharani.

Ia menambahkan bahwa penentuan gelar tersebut perlu melihat berbagai aspek, termasuk kelayakan dan waktu yang tepat.

"Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," ucapnya.

Puan menegaskan DPR menghormati seluruh proses dan menyerahkan kajian lebih lanjut kepada pihak yang berwenang untuk memastikan keputusan yang adil dan objektif.

BACA JUGA:Gubernur Riau Kena OTT KPK, Ustaz Abdul Somad Doakan Abdul Wahid Sambil Kutip Sebuah Hadits

BACA JUGA:Sebelum Kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Sempat Buka MTQ Kota Pekanbaru Bareng Istri

Diketahui sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Selasa 21 Oktober 2025.

Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Soeharto, yang menjadi kontroversi dan menuai kritik dari berbagai kalangan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati menilai bahwa pencabutan Tap MPR yang dilakukan beberapa tahun lalu belum otomatis menghapus rekam jejak pelanggaran Soeharto.

BACA JUGA:NasDem Tanggapi Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Perlu Penilaian yang Arif dan Objektif

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads