Komjen Agus Andrianto Beberkan Isu Perselingkuhan Putri Candrawathi Dengan Supir Pribadi di Magelang, Kuat Itu

Susno juga mengatakan bahwa kasus ini sudah membuat gaduh, apalagi Komnas HAM juga mengatakan bahwa tidak adanya penganiayaan.

“Apakah dia sudah nyidik, apakah sudah tau visum, biarlah penyidik yang menyimpulkan. Jika dapat kesimpulan dari dokter yang melakukan visum berarti dokternya yang ngawur. Dokter tidak berhak untuk membuat keseimpulan,” tambahnya.

“Komnas HAM tolonglah, gak usah terlalu banyak ngomong sehingga masuk ke penyidikan yang bukan ranahnya dia, yang ngamati kayak nonton bula trus buat,” beber Susno.

Masih dengan Susno, bahkan Komnas HAM telah menyampaikan juga konstruksi peristwa, hebat benar, kapan dia menyimpulkan.

Apa dia hanya membacakan BAP penyidik, jika demikian maka Komnas HAM merupakan Div Humasnya Polri.

BACA JUGA:KAI Akan Koreksi Harga Tiket Sedangkan Penerbangan Tidak Terdampak Kenaikan Harga BBM Subsidi

BACA JUGA:Satgasus Diungkit Lagi, 100 Polisi Terjerat Jebakan Ferdy Sambo

Terkait dengan isi dari salah satu rekomendasi Komnas HAM bahwa terjadinya pelecehan seksual terhadap Purti Candrawathi oleh Brigadir J saat di Magelang juga mendapatkan respon dari yang merupakan 

Ahli Hukum Pidana, Akhyar Salim juga mengomentari hal tersebut dan mengatakan bahwa tak mungkin Kapolri mau membohongi karena telah terjadi peristiwa pertama dan diulangi lagi, ini taruhannya besar.

Sedangkan terkait dengan dukungan bukti, Akhyar megungkapkan bahwa jika pelapor melakukan laporan terhadap orang yang telah meninggal, inilah yang dinamakan gugurnya hak menuntut.

“Ini tuntutan dindakan pidana umum ini tidak mungkin dilakukan in upsensial,” tambah Akhyar

BACA JUGA:Kesaksian 'Panas' Putri Candrawathi Dapat Ancaman dari Brigadir J, Komnas Perempuan: Ia Akan Membunuh

BACA JUGA:Fuso All-electric LDT eCanter Diluncurkan, Siapkan 80 Varian Untuk Pasar Global

“Orangnya telah meninggal jadi tidak dapat dibuktkan benar gak adanyanya pelecehan seksual,” jelas Akhyar.

Tak hanya itu, hal senada juga disampaikan oleh Irma Hutabarat selaku Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, yang mengungkapan bahwa kita tidak bisa secara langsung mempercayai rekomendasi dari Komnas HAM tersebut.

Sumber: