KPK Isyaratkan Saksi Enembe Tidak Perlu Didampingi Penasihat Hukum

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan tidak ada hak dan kewajiban sebagai saksi didampingi penasihat hukum dalam lanjutan kasus dugaan Korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan tidak perlunya saksi didampingi kuasa hukum merupakan ketentuan hukum yang berlaku. 

"(Ini) Terkait pemanggilan KPK kepada Anak dan Istri Tersangka LE untuk dimintai keterangannya pada perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua," katanya kepada awak media, Senin 10 Oktober 2022.

BACA JUGA:Soal Formula E, Anies Baswedan Yakin KPK Profesional Dalam Jalani Tugas

"Dalam ketentuan hukum acara pidana tidak ada hak maupun kewajiban bagi Saksi untuk didampingi oleh Penasihat Hukum," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan tidak ada hak dan kewajiban sebagai saksi didampingi penasihat hukum dalam lanjutan kasus dugaan Korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hal tersebut merupakan ketentuan hukum. 

"Terkait pemanggilan KPK kepada Anak dan Istri Tersangka LE untuk dimintai keterangannya pada perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua, kami sampaikan bahwa," katanya kepada awak media, Senin 10 Oktober 2022.

"Dalam ketentuan hukum acara pidana tidak ada hak maupun kewajiban bagi Saksi untuk didampingi oleh Penasihat Hukum," tambahnya.

BACA JUGA:Alasan KPK Perbolehkan Saksi Enembe Mundur, Tapi Bukan Berarti Harus Mangkir

Dijelaskannya, saksi boleh mengundurkan diri apabila masih terdapat hubungan keluarga dengan tersangka.

"Saksi boleh mengundurkan diri ketika diperiksa untuk Tersangka yang masih ada hubungan keluarga," jelasnya.

Meski begitu, diungkapkannya bukan berarti saksi diperkenankan mangkir dari panggilan KPK. Lantaran hal tersebut merupakan kewajiban hukum.

"Namun bukan berarti mangkir tidak mau hadir, karena kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum," ungkapnya.

Sumber: