Halo KPK, Transjakarta Diduga Rugi Miliaran Rupiah Setiap Hari, FAKTA 'Endus' Masalah Sistem Pembayaran

Halo KPK, Transjakarta Diduga Rugi Miliaran Rupiah Setiap Hari, FAKTA 'Endus' Masalah Sistem Pembayaran

FAKTA mengklaim ada dugaan korupsi dari sistem pembayaran Transjakarta saat ini-Istimewa/transjakarta.co.id-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Mantan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Musa Emyus, didampingi Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, melaporkan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya dugaan Korupsi dalam pengelolaan tiket.

Pelapor menyebutkan jika sistem pengelolaan ini mulai bermasalah sejak Oktober 2022 karena terdapat dua kali pemotongan, yang mana konsumen mengharuskan untuk Tap In saat memasuki layanan dan Tap Out saat keluar dari layanan Transjakarta.

Di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 14 November 2022, Musa Emyus mempertanyakan sistem pembayaran tap in dan tap out yang berpotensi ada kecurangan.

BACA JUGA:Penumpang Panik, Begini Kronologi Transjakarta Terjebak di Rel Kereta Halimun

BACA JUGA:Nangis Histeris! Penumpang Transjakarta Panik saat Bus Terjebak di Rel Kereta Api Halimun, Kok Bisa?

“Ternyata ada indikasi (dugaan korupsi), karena pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di tap in-nya dipotong di tap out-nya dipotong. Nah itu yang kami pertanyakan, sudah kami buatkan laporannya," katanya.

Di samping itu, Musa Emyus mengatakan kalau PT Transportasi Jakarta merangkul pihak ketiga dalam sistem pembayaran saldo KUE, yang mana uang elektronik tersebut tidak diterima langsung oleh PT Transportasi Jakarta.

Sebagai Sekjen FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo mengungkapkan, hingga saat ini PT Transportasi Jakarta masih memberlakukan single tarif dalam pembayaran tiket seperti yang digunakan pada layanan jalan Tol Jagorawi yang hanya perlu melakukan tap satu kali saja.

Maka dari itu, jika PT Transportasi Jakarta masih menggunakan layanan dengan skema tarif tunggal, seharusnya proses Tap in dan Tap Out serta Gateway tidak diperlukan.

BACA JUGA:Bus Transjakarta Kembali Makan Korban, Seorang Lansia Tewas Tertabrak

BACA JUGA:Imbas BBM Naik, Tarif Angkot Non-Jaklingko di Jakarta Jadi Rp 6.000, Transjakarta Tetap Rp 3.500

Ary Subagyo Wibowo juga menilai jika sistem yang terjadi saat ini adalah menyalahgunakan anggaran dan kewenangan atau jabatan untuk memperkaya pihak lain, dengan menghadirkan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem singel tarif yang seharusnya mempermudah pengguna Transjakarta, namun malah sebaliknya, memberatkan para pengguna.

Kebijakan ini membuat khalayak publik melayangkan pesan dan kritik serta laporan di media sosial terkait sistem Tap In dan Tap Out, yang mana pengguna mendapatkan pemotongan ganda yang dilakukan Transjakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: