Selesaikan Isu Palestina, Menlu Retno Serukan Akhiri Pendudukan Israel Selamanya

NEWYORK, DISWAY.ID-Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak dunia untuk serius melakukan upaya damai dalam menyelesaikan isu Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel selamanya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan debat terbuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Rabu 18 Januari 2023.

"Tahun 2023 harus menjadi tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengakhiri pendudukan Israel selamanya," ucap Retno keterangan tertulis yang dikutip Kamis ,19 Januari 2023.

BACA JUGA:15 Anak Palestina Tewas Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza

BACA JUGA:Israel Lancarkan Serangan Balasan ke Palestina Tewaskan 2 Warga

Dalam sesi debat PBB tersebut, dia menekankan 3 hal terkait isu Palestina. 

Pertama, Indonesia menyambut pengesahan Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dampak legal pendudukan Israel di Palestina. 

Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan. Namun, menurut Retno, itu saja tidak cukup sehingga harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas resolusi yang sudah ada.

Laporan PBB mengatakan bahwa 2022 menjadi tahun paling gelap bagi warga Palestina di Tepi Barat, di mana 200 warga Palestina termasuk anak-anak terbunuh. 

Oleh karena itu, hal kedua yang disampaikan Menlu Retno dalam sesi itu adalah Indonesia mengajak dunia untuk menyusun langkah konkret guna mencapai solusi damai.

Menlu RI juga meminta Israel untuk menghentikan provokasi dan mencabut hukuman yang diberlakukan kepada rakyat Palestina.

BACA JUGA:Indonesia Mengutuk Kunjungan Menteri Keamanan Israel ke Masjid Al-Aqsa, Ini Aksi Provokasi!

Pada 6 Januari 2023, Israel mengumumkan paket sanksi terhadap Otoritas Palestina, termasuk pemotongan jutaan dolar AS dari pendapatan pajak, penghentian kegiatan konstruksi di Tepi Barat, dan pencabutan kartu izin perjalanan "VIP" beberapa pejabat pemerintah Palestina.

"Israel harus menghentikan kebijakan hukuman terhadap orang-orang Palestina. Mereka tidak boleh menghalangi rakyat Palestina dalam memenuhi hak ekonominya," ujarnya. 

Sumber: