Gedung Putih Dukung Pelarangan TikTok di Amerika, Data Pengguna Takut Dikuasai Tiongkok
Gedung Putih memberikan dukungannya terhadap rancangan undang-undang Senat untuk melarang TikTok di Amerika dengan alasan takut data pengguna dikuasai Tiongkok. -Unsplash/ Mourizal Zativa-Unsplash/ Mourizal Zativa
JAKARTA, DISWAY.ID – Gedung Putih memberikan dukungannya terhadap rancangan undang-undang Senat untuk melarang TikTok di Amerika dengan alasan takut data pengguna dikuasai Tiongkok.
Gedung Putih mengatakan dukungan terhadap undang-undang tersebut diberikan pada Selasa 7 Maret oleh puluhan Senator.
Dukungan tersebut semakin menguatkan pemerintah Amerika dalam melarang aplikasi TikTok yang berasal dari Tiongkok dan aplikasi negara lainnya yang dianggap menimbulkan ancaman keamanan nasional.
TikTok sendiri saat ini telah digunakan oleh lebih dari 100 juta warga Amerika, di mana dalam RUU tersebut akan memberikan kekuasaan pada Departemen Perdagangan dalam pembatasan hingga pelatangan terhadap TikTok.
BACA JUGA:Bawaslu Ungkap Pentingnya Penyusunan Juknis: Lindungi Hak Politik Warga Negara
Mark Warner yang merupakan Senator dari Demokrat yang juga sebagai ketua Komite Intelijen menjelaskan jika terdapat lima negara yang masuk dapam daftar Amerika sebagai pemasok aplikasi antara lain China, Rusia, Korea Utara, Iran, Venezuela, dan Kuba.
Adapun alasan Amerika melakukan pelarangan terhadap TikTok untuk membatasi beredarnya budaya dan nilai-nilai Amerika kepada pengguna TikTok di seluruh dunia yang mencapai lebih dari satu miliar pengguna.
RUU tersebut akan meminta Gina Raimondo selaku Sekretaris Perdagangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman asing terhadap produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
BACA JUGA:Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Direlokasi ke Wisma Atlet, Heru Budi Angkat Bicara
Warner mengatakan penting bagi pemerintah untuk memperjelas tentang resiko keamanan nasional terhadap Amerika dari penggunaan TikTok.
Jake Sullivan selaku Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih memberikan dukungan pada RUU bipartisan tersebut.
Jake menjjelaskan RUU tersbebut akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh transaksi individu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
