Kominfo Telusuri Penyebab Kebocoran Data KPU, Gandeng BSSN dan Polri

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turun tangan untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data pemilih tetap yang dibobol hacker bernama Jimbo. 

Kominfo juga tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Polri terkait dugaan kebocoran data tersebut.

BACA JUGA:Bareskrim Selidiki Kasus Dugaan Kebocoran Data Pemilih di Website KPU

BACA JUGA:Situs KPU Diretas Hacker, 204 Juta Data Pemilih Tetap Bocor

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan , mengatakan pihaknya masih menelusuri soal dugaan kebocoran data KPU yang viral di media sosial.

"Masih kita telusuri dan koordinasikan dengan BSSN dan KPU. Bareskrim Polri juga telah menyelidiki dugaan kebocoran ini," kata Usman kepada Disway.id, Rabu 29 November 2023. 

Belum juga pemilu dan tau hasilnya gimana tapi data pribadi kita semua yang terbaru malah udah bocor duluan.

Sungguh berguna sekali kalian @kemkominfo, @BSSN_RI dan @KPU_ID ???????? pic.twitter.com/9Tkvj07jLH — Teguh Aprianto (@secgron) November 28, 2023

Sebelumnya, dugaan kebocoran data KPU viral di laman X pada Selasa 28 November 2023. Diduga, pelaku peretasan itu mengklaim sudah mendapatkan akses admin ke situs KPU dan menjual data yang berisi NIK dan alamat.

BACA JUGA:Cegah 'Hoax' saat Kampanye, Bawaslu Libatkan Kominfo hingga Masyarakat Sipil

BACA JUGA:Soal Bentrok di Bitung, Menkominfo Angkat Bicara

Informasi ini pertama kali diunggah oleh pakar sekaligus konsultan keamanan siber Teguh Aprianto. Melalui laman X-nya, @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption "KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE".

Dikutip Disway.id dari laman tersebut, peretas tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data. Kemudian data dari KPU itu dimuat di situs jual beli data curian bernama Breachforums.

Dari data KPU yang bocor tersebut, pelaku mematok harga untuk 204 juta data penduduk Indonesia dengan harga USD 74000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Sumber: