Lakukan Audiensi Dengan KPU, Amnesty International Indonesia Usulkan 3 Isu HAM Untuk Debat Capres-Cawapres

JAKARTA, DISWAY.ID - Amnesty Internasional Indonesia mengusulkan 3 isu HAM untuk masukan dalam agenda debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh pihak Amnesty Internasional Indonesia saat melakukan audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

BACA JUGA:Resmi! Lokasi Debat Capres-Cawapres Digelar di Kantor KPU

Dalam audiensinya itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan, ada tiga isu HAM yang mereka usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres-cawapres.

Pertama, isu soal kebebasan berekspresi. Menurut Usman Hamid, masalah tersebut menjadi sangat genting lantaran pihaknya sudah menemukan 400 kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di Indonesia.

BACA JUGA:Israel Kebal HAM, Amnesty Internasional Tuduh PM Inggris Rishi Sunak

"Sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bahkan jumlahnya mencapai 400an kasus dari mulai kebebasan berekspresi di Papua sampai dengan yang baru-baru ini terjadi terhadap seniman Butet kartaredjasa dan Agus Noor," ujar Usman Hamid kepada awak media.

Oleh sebab itu, demi menghindari masalah tersebut, Usman Hamid pun menyarankan untuk menciptakan Undang-undang (UU) yang problematis, berkaitan dengan perlindungan kebebasan.

"Kami sampaikan perlunya mengangkat berbagai undang-undang yang problematis di dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi antara lain KUHP pidana yang baru, kemudian undang-undang ITE dan juga sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas," imbuhnya.

BACA JUGA:Tak Setuju Ferdy Sambo Dihukum Mati, Amnesty International: Sambo Berhak untuk Hidup!

Kemudian, isu kedua yang disarankan oleh Amnesty Internasional Indonesia, yaitu Hak Asasi Manusia untuk memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas.

"Kita ingin mengingatkan kembali kekerasan aparat yang termasuk penyiksaan dalam kasus pemilihan umum di tahun 2019, yang ketika itu banyak yang menjadi korban kekerasan termasuk tewas dan juga mengalami luka berat akibat penyiksaan," imbuhnya.

BACA JUGA:Polisi Mulai Selidiki 'Jimbo', Pelaku Peretas Situs KPU

Lalu isu terakhir adalah pelanggaran HAM berat. Usman pun meminta agar KPU bisa memastikan bahwa agenda debat capres-cawapres nanti benar-benar membahas atau mempertanyakan visi misi dari para paslon terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Sumber: