Pasangan Anies-Cak Imin Akan Reformasi Polri, Timnas AMIN: Tidak Ada Lagi Ordal!

JAKARTA, DISWAY.ID - Calon pasangan capres dan cawapres no urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkomitmen untuk mereformasi Polri jika memenangkan Pilpres 2024.

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional AMIN, Hamdan Zoelva mengatakan komitmen itu dilakukan dengan menguatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam).

"Memastikan penegakan etika di Polri jadi akan diperkuat apa yang disebut Propam. Itu langkah-langkah perbaikan di kepolisian dalam rangka penegakan hukum," kata Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva, Jumat, 15 Desember 2023.

BACA JUGA:Hotman Paris Pamer Hotman 911 Pasca Anies Baswedan Sebut Hotline Paris: Paginya Langsung Ditelepon

BACA JUGA:Asal Slogan Wakanda No More Indonesia Forever Anies Baswedan Diungkap Timnas Amin

Bukan hanya itu, pasangan AMIN juga berjanji memperbaiki kesejahteraan TNI-Polri. 

Kemudian, pasangan AMIN juga berjanji untuk memperbaiki jenjang karir di Polri.

Nantinya, kata Hamdan, apabila AMIN terpilih jadi Presiden maka jenjang karir di Polri akan dilakukan berdasarkan merit system.

"Sekarang ini kita tahu cerita orang dalam (ordal). Kalau tidak punya ordal tidak bisa naik pangkat. Ini tidak boleh terjadi, sehingga siapapun yang memegang jabatan di Polri itu berdasarkan merit sistem tanpa ordal," ujar Hamdan.

BACA JUGA:Truk Terbakar di Tol Dalam Kota Grogol Depan Apartemen Latumeten, Lalu Lintas Padat Merayap

BACA JUGA:Timnas AMIN Tegaskan Program Hotline Paris Bukan Gimik: Ada Risetnya!

Nantinya, lanjut Hamdan, akan ada digitalisasi yang berisi laporan kinerja anggota Polri di seluruh Indonesia.

"Akan ada digitalisasi laporan-laporan di seluruh Indonesia dalam satu sistem digital ini untuk mengontrol sekaligus bahwa ini seberapa besarnya, kapan kasus diselesaikan oleh polri dalam menangani laporan, seberapa besar kasus yang tidak diselesaikan itu akan kelihatan dalam digitalisasi," tukasnya.

Hamdan menjelaskan program ini merupakan program besar dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengontrol setiap perilaku anggota.

"Ini program besar dalam penegakan hukum sehingga dengan melakukan digitalisasi akan mengontrol perilaku jelek dari aparat dari oknum yang tidak profesional. Karena di polisi banyak yang profesional tapi ada oknum-oknum yang tidak profesional makanya untuk mengontrol itu perlu ada digitalisasi dan married system," tutupnya.

 

Sumber: