Polemik Kebijakan Tapera Bikin Banyak Pihak Marah, Moeldoko: Beri Kesempatan Pemerintah untuk Bekerja
Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara soal grasi tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).-Disway.id/Anisha Aprilia-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Kebijakan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyadari bahwa banyak pihak yang marah akibat program ini.
BACA JUGA:Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis
BACA JUGA:Moeldoko: Tapera Bukan Potong Gaji Atau Iuran Tapi Tabungan
"Pemerintah memahami kekhawatiran program Tapera ini, bahkan kita tau ada yang marah. Pertanyaan kita, 'kenapa bisa terjadi?', karena memang belum dijalankan sosialisasi yang massif sehingga ada missed pemahaman, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diberi penjelasan lebih konkret," kata Moeldoko dalam acara Konferensi Pers Kantor Staf Presiden tentang Program Tapera di Jakarta pada Jumat, 31 Mei 2024.
Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera).
BACA JUGA:Cegah Korupsi, Komite Tapera Dibentuk, Diketuai Kementerian PUPR
BACA JUGA:Moeldoko Jelaskan Dasar Program Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah
"Ke depan, pemerintah akan gencar berkomunikasi dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih memiliki waktu hingga 2027. Jadi, ada masa konsultasi, tidak perlu khawatir," tegasnya.
"Saya berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat," lanjut Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
