Muhadjir Effendy Minta DPR Harus Optimalkan Fungsi Anggaran Pendidikan

Muhadjir Effendy Minta DPR Harus Optimalkan Fungsi Anggaran Pendidikan

Muhadjir Effendy menyampaikan sarannya agar DPR, khususnya Komisi X, mengoptimalkan fungsi penganggaran untuk ikut serta mengendalikan anggaran di sektor pendidikan-tvr parlemen-

BACA JUGA:Erick Thohir Dendam ke Australia, Misi Ini Bukan untuk Shin Tae-yong Namun Timnas U17: Kita Sikat Mereka!

"Jadi sebenarnya sudah ada payung hukum. Regulasi ada, tinggal Bapak bisa tidak menegakkan itu?" tegasnya.

Ia pun menyoroti alokasi anggaran pendidikan di daerah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk dana pendidikan.

Muhadjir menyebut bahwa DAU biasanya untuk menggaji guru honorer. Namun, besaran DAU tersebut terus naik, tidak sejalan dengan bertambahnya guru.

BACA JUGA:Cek Prakiraan Cuaca Hari Ini DKI Jakarta Rabu 3 Juli 2024: Cerah Berawan

BACA JUGA:Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Sepi Peminat, Jubir: Masih Banyak Waktu

"Kemudian, daerah enggan mengeluarkan gaji untuk guru, sementara sekolah butuh guru. Angkatlah guru honorer pakai SK kepala sekolah. Kalau SK kepala sekolah, itu cukup digaji pakai BOS. Pemerintah daerah nggak perlu mengeluarkan."

Tak ayal, ia sempat meminta Kemenkeu agar pemerintah daerah membuat SK untuk guru honorer.

"Kekurangan biaya pendidikan itu bukan monopoli perguruan tinggi. Kalau kita bisa meluruskan fungsi-fungsi itu, saya yakin anggaran 20 persen cukup," pungkasnya.

BACA JUGA:Elkan Baggott Dicuekin Shin Tae-yong, Malah Masuk Skuad Ipswich Town di Premier League 2024/2025

BACA JUGA:Nova Arianto Angkat Bicara Pasca Timnas Indonesia U-16 Ditekuk Australia 5-3

Menanggapi hal ini, Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa Komisi X telah membuat rekomendasi untuk menaikkan alokasi nggaran, tetapi keputusan tetap di tangan Kemenkeu dan Badan Anggaran.

"Biasanya kalu masuk ke sini given lagi, kita tidak bisa berkutik. Jadi kita harus berbicaranya dengan Kemenkeu dan Banggar," katanya.

Wakil Ketua Komisi X Dr. H. Abdul Fikri Faqih menambahkan, pihaknya beberapa kali mengundang pihak yang bukan mitra, seperti Kemenkeu, tetapi tidak bisa direalisasikan.

BACA JUGA:Kubu Anies Siap Bersaing dengan Sudirman Said di Pilkada Jakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: