Muhammadiyah Belum Terima Lokasi Pengelolaan Tambang, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah: Segara Kami Sampaikan

Muhammadiyah Belum Terima Lokasi Pengelolaan Tambang, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah: Segara Kami Sampaikan

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah menerima tawaran dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengelola tambang.-dok disway-

JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah menerima tawaran dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengelola tambang.

Abdul menjelaskan tawaran itu disampaikan pada saat rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar 13 Juli 2024 lalu.

"Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah, ada penawaran oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," kata Mu'ti melalui akun Instagramnya, Jumat, 26 Juli 2024.

BACA JUGA:Serbu Kode Redeem FF Hari Ini 26 Juli 2024, Dapatkan Skin Eksklusif

BACA JUGA:Portofolio Kredit UMKM Terbesar di Indonesia, Peran Nyata BRI Topang Perekonomian Nasional

Ia mengatakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memberikan pernyataan resmi mengenai sikap menerima atau menolak izin tambang yang diberikan pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam waktu dekat.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," ujar Mu'ti.

Sedangkan kabar Muhammadiyah akan menerima tawaran pengelolaan tambang telah santer di berbagai media.

BACA JUGA:KCIC Pastikan Penumpang Kereta Cepat Whoosh Terus Meningkat, Optimis Capai Target

BACA JUGA:Klaim Kode Redeem Mobile Legends ML Hari Ini 26 Juli 2024, Banyak Hadiah Terbaru

Penawaran pengelolaan tambang tersebut disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi.

Hingga saat ini baru PBNU yang telah resmi mengungkapkan menerima tawaran dari pemerintah terebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: