Presiden Serius Kembangkan Industri Manufaktur dengan Ekonomi Hijau, Menperin: Kami Jalankan dengan Baik

JAKARTA, DISWAY.ID - Dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal yang terkait dengan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. 

Di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar, kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi.

"Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau, dan mudah diakses bagi masyarakat," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat 16 Agustus 2024.

BACA JUGA:Menperin Agus: Presiden Jokowi Serius Bangun Industri, Majukan Ekonomi Selama 10 Tahun Ini

Di sisi lain, pemerintahan Jokowi juga berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi dan digitalisasi di semua sektor, termasuk bagi industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan program prioritas Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 2018 lalu.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, hal ini menunjukkan keseriusan Presiden Jokowi dalam upaya pengembangan sektor industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian nasional.

"Beberapa arahannya yang ditujukan kepada Kementerian Perindustrian, sudah kami jalankan dengan baik. Ini juga berkat kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders," ujar Menperin Agus dalam keterangannya di Jakarta, pada Jumat 16 Agustus 2024.

Selain itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya penggunaan produk dalam negeri.

Dukungan terhadap produk dalam negeri ini mendapat perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN melalui pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA:Kinerja Industri Tekstil Merosot, Kemenperin: Permintaan Menurun dan Tidak Ada Payung Hukum yang Jelas

"Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat, dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat," Kata Menperin Agus.

Guna memacu penggunaan produk dalam negeri, Kemenperin telah melaksanakan Business Matching 2024 di Bali beberapa waktu lalu, dengan mencatatkan nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun.

Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 Triliun.

Sumber: