Bebani Rakyat, Mahasiswa Tuntut Kenaikan Tarif PPN 12% Dikaji Ulang

Ilustrasi PPN 12 Persen-Dall E-
JAKARTA, DISWAY.ID - Hingga saat ini, sejumlah pihak masih terus berupaya untuk menyuarakan penolakan atas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Terkini, Ketua Bidang Ekonomi dan Investasi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Ramadhan juga menyatakan bahwa kebijakan PPN 12 persen perlu untuk dikaji ulang.
Menurut Ramadhan, keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dinilai nantinya akan menjadi keputusan yang memberatkan rakyat.
BACA JUGA:Cak Imin Pastikan Tak Ada Bansos Khusus Imbas Kenaikan PPN 12 Persen
“Kondisi ekonomi belum stabil sepenuhnya. Tidak pantas rasanya Pemerintah mendorong penerimaan negara lewat PPN,” ujar Ramadhan dalam keterangan tertulis resminya pada Jumat 27 Desember 2024.
Selain itu, Ramadhan juga menambahkan bahwa Pemerintah seharusnya dapat lebih realistis dalam mencari solusi lain untuk meningkatkan perekonomian tanpa harus memberatkan rakyat kecil.
BACA JUGA:BEM SI Akan Gelar Aksi Massa Tolak Kenaikan PPN 12 Persen di Jakarta Sore Ini
“PPN 12 persen ini perlu ditinjau lebih dalam, untuk dampak dan risikonya,” pungkas Ramadhan.
Dalam hal ini, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan bahwa Pemerintah dapat mengevaluasi ulang struktur Pajak Penghasilan (PPh) bagi golongan masyarakat berpenghasilan tinggi.
BACA JUGA:Sampaikan Pesan Natal, Uskup Agung Singgung Kenaikan PPN hingga Ketidakpastian Ekonomi
“Pengenaan tarif yang lebih progresif pada kelompok super kaya akan menciptakan penerimaan tambahan tanpa berdampak langsung pada mayoritas masyarakat,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Jumat 27 Desember 2024.
Selain itu, perkenalan pajak kekayaan (wealth tax) terhadap aset juga memberikan suasana pemerataan kepada mereka super kaya.
BACA JUGA:Said Abdullah: PDIP Dukung PPN 12 Persen untuk Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Achmad, pendekatan ini juga lebih adil karena mendistribusikan beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi individu.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: