KPK Hingga Kejagung Diminta Selidiki Jokowi yang Masuk Jadi Tokoh Terkorup Versi OCCRP, PDIP: Jangan Cuma Bisa Kriminalisasi Hasto

JAKARTA, DISWAY.ID - Juru bicara PDIP Guntur Romli mendorong para penegak hukum mulai dari KPK hingga kepolisian diminta selidiki Jokowi yang masuk jadi tokoh terkorup versi OCCRP.

Diketahui Joko Widodo yang merupakan Presiden ke-7 RI masuk ke dalam daftar tokoh yang terkorup versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menurutnya, survei OCCRP ini menjadi petunjuk para penegak hukum untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan Jokowi.

"Kami juga mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk bergerak, seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Karena laporan OCCRP itu bisa jadi petunjuk untuk mengusut dugaan kasus-kasus korupsi Jokowi," kata Guntur Romli saat dikonfirmasi, Rabu, 1 Januari 2025.

BACA JUGA:Viral Sampah Berserakan di Bundaran HI usai Perayaan Malam Tahun Baru, Netizen: Sehat-Sehat Petugas Kebersihan

BACA JUGA:Kronologi Penggemudi di Pondok Melati Bekasi yang Diserang Preman, Sempat Dipingpong di Polsek Pondok Gede

Guntur mengatakan para penegak hukum bisa memulai mengusutnya dari kasus anak dan menantunya.

"Caranya dapat dimulai dari kasus anak dan menantunya. Sudah ada laporan Ubeidilah Badrun dugaan KKN Gibran dan Kaesang yang dilaporkan ke KPK. Juga nama Boby Nasution disebut di Blok Medan," jelas dia.

"Juga disebut almarhun Faisal Basri soal dugaan ekspor ilegal biji nikel yg merugikan negara ratusan triliun," lanjutnya.

BACA JUGA:Dinas LH DKI Gercep Tangani Sampah Sisa Perayaan Malam Tahun Baru 2025

BACA JUGA:8 Pemain Jadi Rebutan Manchester United, Arsenal dan Liverpool Bebas Transfer Januari 2025

Ia juga meminta agar para penegak hukum segera bergerak mengusut kebenarannya.

"Jangan cuma bisa mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan yang tidak merugikan uang negara sepeserpun dan bukan pejabat publik atau negara," ujar dia.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan masuknya Jokowi kedalam daftar tokoh terkorup versi OCCRP menjadi petunjuk untuk KPK agar menelusuri kebenarannya. 

Sumber: