Pemilu 2029 Tanpa Presidensial Threshold, Pengamat: Biaya Pemilu Masih Layak Dibandingkan dengan Manfaat Demokrasi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Dengan dihapuskannya presidential threshold (PT) dalam Pemilu 2029, pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa peta politik akan semakin demokratis dan lebih plural.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi yang ideal seharusnya memberikan banyak pilihan kepada publik, dan dengan hilangnya batasan PT, lebih banyak calon presiden yang dapat muncul.

BACA JUGA:Presidential Threshold Dihapus Jadi Angin Segar? Golkar Menunggu Dampaknya Seperti Apa

BACA JUGA:Profil 4 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugat Presidential Threshold di MK, Punya Banyak Prestasi

"Ini menunjukkan pluralitas aspirasi dan kepentingan yang lebih terbuka. Pemilih akan memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih yang terbaik," kata Agung kepada Disway.id, Minggu 5 Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa demokrasi yang berkembang dengan adanya banyak calon akan memberikan peluang bagi berbagai kepentingan masyarakat untuk terwakili.

Namun, Agung juga mengingatkan bahwa biaya pemilu yang tinggi seringkali menjadi polemik.

Meski demikian, ia berpendapat bahwa biaya pemilu sebenarnya tidak terlalu mahal jika dilihat dari segi substansi demokrasi, karena uang yang berputar dalam proses pemilu justru dapat menggerakkan perekonomian, baik di tingkat pusat maupun daerah.

BACA JUGA:Sosok 4 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Gugat Presidential Threshold, Anies Baswedan: Demokrasi Indonesia Akan Selalu Menyala

BACA JUGA:MK Hapus Presidential Threshold, PDIP akan Bikin Rekayasa Konstitusional Koalisi

"Jika kita asumsikan anggaran pemilu sekitar 100 triliun, dan dibagi untuk 270 juta orang, itu hanya sekitar 50-60 ribu per orang selama 5 tahun, jauh lebih murah dari bantuan sosial yang diterima masyarakat per bulan," jelas Agung.

Ia menilai bahwa pemilu yang mahal lebih kepada biaya teknis yang bisa dioptimalkan untuk efisiensi.

"Yang dimaksud mahal itu di sisi mananya dari segi substansi demokrasi Enggak, itu murah semuanya berputar Dari segi teknis juga Sangat murah justru Jadi terbantahkan," tutupnya.

Sebelumnya, Dalam persidangan yang digelar pada Kamis 2 Januari 2025, MK hapuskan presidential threshold 20 persen.

Sumber: