DPRD DKI Jakarta Soroti Keterlambatan Pencairan Tukin Dosen ASN

JAKARTA, DISWAY.ID -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menanggapi masalah keterlambatan pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang sudah tertunda selama lima tahun.

Menurut Andri, keterlambatan ini telah menimbulkan kritik dan spekulasi di masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Andri menyoroti beberapa hal terkait persoalan ini, antara lain minimnya transparansi mengenai penyebab keterlambatan tersebut.

BACA JUGA:Terungkap Bagian Dasar Pagar Laut Tangerang Telah Dikotak-kotakan, Walhi: Seperti Perencanaan Reklamasi

BACA JUGA:Mantap! Teguh Setyabudi Sulap Lokasi Prostitusi Rawa Bebek Jadi RTH

"Pemerintah sering kali tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait hal ini. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan dosen ASN terhadap sistem pengelolaan keuangan negara," ujar Andri saat dikonfirmasi, Kamis 16 Januari 2025.

Selain itu, Andri juga menilai adanya ketidakadilan dalam pengelolaan anggaran antara profesi ASN.

Ia menyebutkan bahwa jika profesi ASN lainnya sudah menerima hak mereka tepat waktu, sementara dosen ASN belum, hal tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan dalam prioritas pengelolaan anggaran.

Untuk itu, Andri menegaskan pentingnya klarifikasi dari pemerintah dan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah ini.

"Reformasi tata kelola anggaran dan administrasi harus dipercepat agar hak pegawai dapat dipenuhi secara tepat waktu," tambahnya.

BACA JUGA:Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari ini 17 Januari 2025 Terbaru, Cek Informasinya!

BACA JUGA:Cek Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Jumat 17 Januari 2025

Ia juga menekankan bahwa kritik ini perlu disampaikan dengan tegas agar pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak dosen ASN, yang merupakan bagian penting dari keberlangsungan pendidikan nasional.

Sumber: