Program MBG Ancam Lumpuhkan Layanan Transportasi Umum, Pengamat: Harusnya Lebih Selektif
Pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp 17,9 triliun memicu polemik di tengah upaya pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. -sabrina hutajulu-
BACA JUGA:9 Aplikasi Penghasil Uang Resmi Pemerintah Februari 2025, Proses Cepat dan Terbukti Membayar
Kementerian PUPR kini hanya mendapatkan Rp29,6 triliun dari sebelumnya Rp110,9 triliun, yang berdampak pada pembangunan jalan dan penanganan bencana.
"Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program prioritas pemerintah jika infrastruktur dan transportasi tidak mendapat perhatian memadai," tutur Djoko.
"Buruknya infrastruktur bisa memicu inflasi, menekan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan angka kemiskinan," tambahnya.
BACA JUGA:Ekonom Sebut Proyek Food Estate Memperparah Kemiskinan, Singgung Keterlibatan Pengusaha
Djoko menyarankan agar subsidi transportasi dialihkan ke Kementerian Keuangan untuk pengelolaan yang lebih efektif.
Selain itu, sebagian anggaran subsidi BBM sebaiknya digunakan untuk mendukung transportasi umum, mengingat 93% subsidi BBM dinikmati pemilik kendaraan pribadi.
"Transportasi umum terbukti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, dengan biaya transportasi yang menyerap hingga 40% pengeluaran bulanan masyarakat," terang Djoko.
"Program seperti Teman Bus telah membantu pengguna beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang mayoritas merupakan kelompok rentan seperti perempuan, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
