Pemerintah Menghentikan Sementara Bansos Beras, Ekonom Khawatirkan Hal Ini

JAKARTA, DISWAY.ID -- Keputusan Pemerintah untuk menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama dua bulan ke depan hingga kini masih menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan. 

Pasalnya, meskipun kebijakan bansos beras dihentikan bertujuan untuk membantu petani mendapatkan harga gabah yang lebih baik, pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meskipun langkah ini diambil dengan tujuan untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani.

BACA JUGA:Cara Cek Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025 Lewat HP, Syarat Nilai Rapor 70 Tengah Dikaji

BACA JUGA:Cek Saldo Dana Bansos PKH 2025 di KKS Lewat HP, Full Rp 600 Ribu

Achmad Nur Hidayat menambahkan, tantangan utama yang harus dihadapi adalah ketidaksesuaian data antara instansi pemerintah yang menangani sektor pertanian dan perdagangan pangan. 

"Perbedaan data produksi dan konsumsi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Perum Bulog sering kali menyebabkan kebingungan dalam menentukan kebijakan harga dan ketersediaan beras di pasar," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 6 Februari 2025.

Tidak ayal, perbedaan data antara instansi pemerintah ini menjadi permasalahan yang serius karena dapat berdampak langsung pada penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP). 

Terlebih lagi, saat ini HPP ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Namun jika data mengenai produksi dan konsumsi beras tidak sinkron, maka penyesuaian harga yang dilakukan di pasar bisa menjadi tidak akurat. 

BACA JUGA:Kadin Sambut Baik Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Anindya: Ini Program yang Luar Biasa

BACA JUGA:Prabowo Berniat Singkirkan Menteri yang Tak Kerja untuk Rakyat, Mensos Bilang Begini

"Akibatnya, harga eceran di tingkat retail bisa berfluktuasi dengan tajam, menciptakan ketidakstabilan yang dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah," pungkas Achmad.

Selain itu, penghentian sementara bansos beras juga dapat mengganggu kestabilan konsumsi rumah tangga, terutama bagi mereka yang bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. 

Achmad menambahkan bahwa jika dalam dua bulan ke depan harga beras terus naik dan bansos belum kembali disalurkan, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar.

Sumber: