Gara-Gara Efisiensi Anggaran, Formasi ASN Dikurangi, Kementerian PAN-RB Buka Suara

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hasil seleksi 2024.

Keputusan ini diambil sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang terjadi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pengangkatan CASN yang semula dijadwalkan pada 2024 akan digeser ke akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026.

"Perkirakan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025.

BACA JUGA:Kelebihan Mitsubishi Xforce, Kenyamanan dan Keamanan Terbaik Dikelasnya

Selain penundaan pengangkatan, Rini juga mengungkapkan bahwa jumlah formasi ASN untuk 2024 akan berkurang dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan oleh Kementerian PAN-RB. Formasi yang semula diajukan mencapai 2,3 juta, terdiri dari 429.183 formasi untuk instansi pusat, 1.867.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan.

Namun, jumlah formasi yang akhirnya tersedia hanya 248 ribu, yang akan terbagi antara instansi pusat dan daerah. Rini menjelaskan bahwa pengurangan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada.

BACA JUGA:Pemerintah dan DPR Akan Angkat CASN dan Tenaga Non-ASN Tahun 2024

"Formasi di daerah ini berkurang dari usulan semula karena adanya keterbatasan dalam anggaran. Selain itu, Pemerintah juga mengusulkan pengangkatan tenaga non-ASN," jelas Rini.

Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), usulan yang disampaikan adalah 1.605.694 formasi.

BACA JUGA:Wagub Rano Tawarkan Rusun pada Korban Banjir: Kualitasnya Kayak di Singapura

Meskipun demikian, instansi pusat dan daerah hanya mengusulkan 1.011.397 formasi, sementara formasi untuk PPPK tahun 2024 yang tersedia adalah 1.017.111.

Dengan adanya pengurangan formasi ini, Kementerian PAN-RB mengharapkan efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan pengisian posisi penting di instansi pemerintah.

Sumber: