53 Sekolah Rakyat Siap Dibuka, Rekrutmen Guru Bisa Lewat CPNS atau PPPK
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat.--Cahyono
JAKARTA, DISWAY.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat.
Meski demikian, Mu'ti menegaskan bahwa teknis perekrutan masih dalam tahap pembahasan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA:53 Sekolah Rakyat Segera Beroperasi, Ini Bocoran Sosok Guru yang Siap Mengajar
"Nanti masih kita bicarakan lagi. Tapi kemarin sudah ada penugasan dari Pak Presiden untuk rekrutmen dosennya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Mu'ti di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan terkait rekrutmen guru Sekolah Rakyat akan dilakukan setelah Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025.
Selain mekanisme seleksi, pemerintah juga akan menentukan jumlah guru yang dibutuhkan untuk program ini.
BACA JUGA:Sekolah Rakyat Pakai APBN, Mensos Buka Peluang Gandeng Swasta
"Nanti jumlahnya berapa, mereka dari unsur mana, kita akan bahas lebih lanjut setelah nanti Idul Fitri," tambahnya.
BACA JUGA:Mensos: Penyandang Disabilitas Bisa Daftar Sekolah Rakyat
53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa saat ini 53 unit Sekolah Rakyat telah siap dibangun dan ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun lahan kosong," kata Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.
BACA JUGA:Mensos: Penyandang Disabilitas Bisa Daftar Sekolah Rakyat
Dari jumlah tersebut, 53 unit sudah siap digunakan, sebagian besar berasal dari aset milik Kementerian Sosial.
Selain itu, saat ini ada 82 lokasi lain yang masih dalam tahap asesmen awal oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
