Siapkan Strategi Hadapi Trump 2.0, Kadin Indonesia Bahas 3 Agenda Ini

JAKARTA, DISWAY.ID-- Dalam rangka mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kini tengah menggodok strategi untuk mencapai kesepakatan bilateral dengan AS.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, saat ini dirinya bersama Dewan Penasihat Kadin Indonesia akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) untuk membahas tiga agenda utama,

BACA JUGA:Perang Dagang AS dan China, Kadin Terapkan Diversifikasi Pasar

BACA JUGA:Hadapi Perang Dagang dengan AS, Kadin Bangun Jembatan Dagang Lewat Cotton USA

Yaitu transisi energi, kerja sama dengan U.S. Chamber of Commerce, serta promosi investasi dalam forum finansial Milken Institute 2025 Global Conference di Los Angele

“Kami ingin menyampaikan bahwa Kadin Indonesia serius dalam berdagang, tapi tentu juga ingin untung,” tegas Anindya kepada Disway di Jakarta, pada Sabtu 26 April 2025.

Melanjutkan, Anindya juga menambahkan bahwa dalam pertemuannya dengan U.S. Chamber of Commerce di Washington DC, Anindya menyebutkan bahwa Kadin Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian terkait untuk mendukung kesepakatan dagang bilateral yang ditargetkan tercapai dalam 60 hari.

BACA JUGA:Sambut Kedatangan Dubes Peru, Kadin Indonesia Soroti Potensi Dagang Kedua Negara

BACA JUGA:Polisi Gagalkan Peredaran 47 Kg Ganja di Sumbar, 4 Tersangka Dibekuk

Selain itu, Anindya juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki neraca dagang positif senilai 18 miliar dolar AS terhadap AS, sementara impor migas mencapai 40 miliar dolar AS. Oleh karena itulah, Pemerintah tengah mengupayakan relokasi dagang agar hubungan dagang menjadi lebih seimbang

"Kami juga butuh masukan dari asosiasi dan Kadin daerah, supaya mitra dagangnya di Amerika (Serikat). Kalau sudah balance, kita bisa ekspor lebih banyak lagi, mulai dari alas kaki, elektronik, sampai garmen,” jelas Anindya.

Tidak hanya itu, Anindya juga turut menekankan perlunya Indonesia melakukan penyesuaian terhadap regulasi, terutama terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kebijakan kuota.

“Kita tidak ingin terjadi deindustrialisasi, tapi justru industrialisasi yang punya nilai tambah. Itulah yang sekarang disebut dengan hidirisasi,” tutur Anindya.

Sumber: