Kadin Cilegon dan Ormas Diduga Palak Proyek Pembangunan Rp5 Triliun, Anindya Bakrie: Bisa Bikin Investor Makin Jauh

Kadin Cilegon dan Ormas Diduga Palak Proyek Pembangunan Rp5 Triliun, Anindya Bakrie: Bisa Bikin Investor Makin Jauh

Kadin Cilegon dan Ormas Diduga Palak Proyek Pembangunan Rp5 Triliun, Anindya Bakrie: Bisa Bikin Investor Makin Jauh-Disway/Hasyim Ashari-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video yang menunjukkan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) diduga minta 'jatah' proyek pembangunan senilai Rp5 triliun tanpa melalui proses lelang.

Proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan pabrik kimia milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten.

BACA JUGA:Viral! Kadin Cilegon dan Ormas Minta Jatah Proyek Pembangunan Rp5 T, Anindya Bakrie: Kami Sudah Bentuk Tim Verifikasi

BACA JUGA:Cek Informasi Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Selasa 13 Mei 2025, Cerah Berawan Cocok untuk Beraktifitas di Luar

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan ulah oknum yang tidak mencerminkan sikap resmi organisasi.

Anindya mengingatkan bahwa perilaku semacam itu dapat merusak iklim investasi dan membuat investor enggan menanam modal di Indonesia.

"Kadin itu tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, itu lebih ke arah oknum," tutur Anindya Bakrie ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei 2025.

"Pasti, (invesor akan menjauh). Kan kita juga jauh-jauh keluar negeri untuk mendapatkan investor," tambahnya.

BACA JUGA:Cek Informasi Terkini Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 12 Mei 2025, BMKG Prediksi Hujan Ringan di Sejumlah Kawasan

BACA JUGA:Bendera Ormas Dibersihkan Polsek Tanah dari Ruang Publik, Cegah Premanisme

Anindya Bakrie menambahkan bahwa Kadin Indonesia telah membentuk tim verifikasi dan etika untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

Tim tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan aparat penegak hukum untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan.

"Intinya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga atleast untuk melihat keluhan daripada pertanyaan masyarakat di Cilegon. 

“Kebetulan saya juga disini bersama WKU Bidang Pangan yang juga dari Banten. Sehingga kita juga melihat dengan sesama," tutur Hanin.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads