Bela Bahlil Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Abdul Rahman: Bukti Berpihak Pada Rakyat

JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai apa yabg dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal penghentian sementara PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat adalah bentuk keberpihakan rakyat.

Menurut Abdul, penghentian aktivitas tambang di saat kontroversi tambang nikel di Raja Ampat adalah bukti jika Bahlil menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan. 

BACA JUGA:Didemo dan Diteriaki Penipu, Apa Alasan Bahlil Sebut Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Baik-baik Saja?

BACA JUGA:Menteri ESDM Bahlil Tinjau Tambang Nikel yang Diklaim Masyarakat Bikin Rusak Kawasan Wisata Raja Ampat

Abdul juga menyayangkan framing negatif soal Bahlil terkait Raja Ampat karena sebenarnya izin tambang tersebut diterbitkan jauh sebelum Bahlil jadi Menteri ESDM.

“Sayangnya, narasi yang dikembangkan seolah-olah Bahlil adalah pihak yang menerbitkan izin. Padahal, faktanya justru beliau yang mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas tambang yang ditolak masyarakat. Ini bukti keberpihakan beliau terhadap suara rakyat dan kelestarian lingkungan,” ujarnya, Senin 9 Juni 2025.

Abdul mengatakan, dua langkah Bahlil di sektor migas yakni menargetkan target lifting minyak hingga 1 juta barel per hari dan mengalihkan sumber impor minyak dari Singapura merupakan keputusan strategis yang tak bisa dihindari jika Indonesia ingin mandiri energi.

“Kedua kebijakan ini jelas mengganggu kenyamanan pelaku impor dan mereka yang selama ini menikmati rantai pasok energi yang tertutup dan tidak efisien,” ucapnya. Di sektor minerba, Bahlil menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan membuka kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku UMKM dan ormas keagamaan.

BACA JUGA:HIPMI Endus Framing Jahat Soal Nikel, Minta Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan Tambang Nakal

Abdul juga mengapresiasi Bahlil yang terus mendorong hilirisasi agar manfaat pertambangan turut dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

“Komitmennya untuk terus mendorong hilirisasi mineral meskipun menghadapi tekanan dari negara-negara maju menjadi bukti konsistensi dalam memperkuat nilai tambah dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Dalam bidang kelistrikan, program pemerataan listrik yang digagas Bahlil dinilai sebagai upaya konkret menghadirkan keadilan energi.

“Pemerintah tak boleh lagi membiarkan ketimpangan akses listrik antara barat dan timur Indonesia. Dan Bahlil memulai langkah penting itu,” kata Abdul.

Abdul melihat, saat ini Bahlil fokus menjalankan amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita yakni meraih kedaulatan energi nasional.

Sumber: