Gubernur Pramono Bantu Pemutihan Ijazah 1.315 Siswa, Target Tahun Ini 6.652 Ijazah

"Kalau saya sekarang kerja di BSD. Kerja di restoran. Saya dibantu teman masuk ke sana, nggak perlu ijazah," terang Kevin.

Setelah mendapatkan ijazah, alumnus SMK Bakti Idhata jurusan IT ini berencana mencari pekerjaan di bidang keahliannya. "Maunya ke bidang IT karena saya lulusan jurusan IT," pungkas Kevin.

Demikian pula Bilal Priadi, salah satu penerima manfaat, mengungkapkan rasa syukurnya. “Sangat terbantu sekali, saya sangat senang. Terima kasih Bapak Gubernur dan Baznas atas bantuannya, ijazah SMP saya dapat ditebus,” ucap Bilal, yang bercita-cita menjadi tentara.

Program Nyata 100 Hari Kerja

Pada Tahap I, Pemprov DKI menyerahkan ijazah kepada 117 lulusan dari keluarga tidak mampu dengan total bantuan senilai Rp596.422.2000 di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jumat 25 April 2025. Sementara Tahap II sebanyak 371 ijazah.

"Total Tahap I dan Tahap II sudah 488 siswa menerima program pemutihan ijazah dengan anggaran Rp1,69 miliar," ujar Gubernur Pramono.

Untuk Tahap III, penyerahan ijazah diberikan kepada 827 lulusan di SMK Miftahul Falah, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 Juni 2025.

Gubernur Pramono menegaskan, program pemutihan ijazah merupakan salah satu realisasi quick wins 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim mengatakan, program penebusan ijazah merupakan program nyata Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno atas kepedulian terhadap masa depan anak-anak.

“Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar Chico.

Pria yang akrab disapa Chico ini berharap para alumnus bisa segera melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi.

Menanggapi program pemutihan ijazah itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono mengatakan, kebijakan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno sangat bagus. Karena, persoalan ijazah tertahan selalu dikeluhkan oleh warga setiap kali dirinya turun ke daerah pemilihan. Menurut Alia, kendala finansial menjadi penyebab utama warga tidak mampu menebus ijazah dari sekolah. Padahal, ijazah merupakan bukti kelulusan sekaligus syarat utama dalam mencari pekerjaan formal.

“Sebagai langkah mitigasi ke depan, kita mendorong adanya sekolah gratis. Jadi, nantinya ada dukungan anggaran agar masalah ini tidak terulang,” tandasnya pada Minggu, 1 Juni 2025.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian Pemprov DKI terhadap warga yang terdampak secara ekonomi akibat tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami memberikan apresiasi karena pemutihan ijazah memang menjadi salah satu prioritas dalam program 100 hari kerja,” ujar Justin di Balai Kota Jakarta, Selasa 3 Juni 2025.

Justin mengusulkan agar penebusan ijazah dibatasi maksimal dua anak per keluarga, agar bantuan dapat tersalurkan secara lebih merata.

Sumber: