Usulkan Penambahan Anggaran Rp 16,10 Triliun, Bapanas: Ketahanan Pangan Nasional Harus Diperkuat

JAKARTA, DISWAY.ID-- Sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memastikan bahwa program bantuan pangan serta stabilisasi harga berjalan lebih terencana,  Badan pangan nasional (Bapanas) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 16,10 triliun untuk tahun 2026.

Diketahui, usulan penambahan anggaran ini juga mencakup tambahan anggaran Rp 16,02 triliun, dan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp 79,42 miliar.

BACA JUGA:Tren Koruptor Tutupi Wajah Saat Jalani Pemeriksaan, KPK Minta Masyarakat Dorong DPR Atur Larangannya

BACA JUGA:Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Bulan Juli 2025 Kapan Cair? Cek Jadwalnya Berikut

Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usulan ini sendiri dilakukan agar pelaksanaan program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak lagi bersifat reaktif. 

Pasalnya, selama ini pengajuan anggaran untuk program tersebut kerap kali dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi, sehingga membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.

"Bantuan pangan dan SPHP, pengajuannya selama ini selalu berdasarkan kondisi di lapangan dan itu memakan waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," jelas Arief kepada media di Jakarta, pada Jumat 11 Juli 2025.

BACA JUGA:Cek Skema Pinjaman KUR BSI 2025 Plafon Rp30 Juta, Berapa Cicilan Per Bulan?

BACA JUGA:Mystery Box Mitsubishi Motors Terus Bermunculan di Berbagai Sudut Kota, Kehadiran Produk Baru Semakin Santer

Lebih lanjut, Arief juga menambahkan bahwa untuk kebutuhan stabilisasi harga, diperlukan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun-nya. Sementara untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. 

Oleh karena itulah, dirinya menilai bahwa perencanaan anggaran yang matang sangatlah dibutuhkan intervensi bisa dilakukan dengan lebih cepat.

"Misalnya harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran. 

“Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya,  sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan" jelas Arief.

BACA JUGA:Terbukti Membayar ! 5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis 2025 , Jangan Sampai Ketinggalan Sambil Nikmati Akhir Pekan

Sumber: