Tambah Rp10 Miliar, Kenaikan LHKPN Pramono di 2024 Berasal dari Peningkatan Nilai Surat Berharga

Tambah Rp10 Miliar, Kenaikan LHKPN Pramono di 2024 Berasal dari Peningkatan Nilai Surat Berharga

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan, kenaikan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 berasal dari peningkatan nilai surat berharga.-Disway.id/Cahyono-

JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan, kenaikan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 berasal dari peningkatan nilai surat berharga.

Selain itu, kas dan setara kas serta harta bergerak lainnya menjadi pemicu peningkatan harta kekayaan Pramono.

Diketahui Mas Pram sapaan akrabnya telah melaporkan LHKPN ke KPK pada 10 April 2025.

Dalam LHKPN tersebut total kekayaan Pramono selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp114.518.499.429 atau naik sekitar Rp10 miliar dibandingkan harta tahun 2023, saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).  

BACA JUGA:Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Pramono menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang berintegritas. 

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk saya sebagai Gubernur,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Selasa, 29 Juli 2025.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, lanjut Mas Pram diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya, lanjut Gubernur Pramono, akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membuka akses informasi publik seluas-luasnya, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

BACA JUGA:9 Kelurahan di Jakarta Masih BAB Sembarangan, Pramono Bangun Septik Tank Biogas

Dengan semangat tersebut, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadi contoh pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan. Kita harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan tidak alergi terhadap pengawasan,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads